DPR RI bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Syariah Indonesia (BSI) terus mendorong peningkatan literasi keuangan masyarakat sebagai salah satu upaya mencegah maraknya aktivitas keuangan ilegal. Edukasi mengenai kewaspadaan terhadap aktivitas keuangan ilegal tersebut digelar pada Jumat (18/9/2026) di Novotel Pulomas, Jakarta Timur.
Anggota DPR RI Komisi XI, Dr. Anis Byarwati, mengatakan kegiatan edukasi tersebut merupakan bagian dari kolaborasi antara DPR RI, OJK, dan BSI untuk memperkuat pemahaman masyarakat mengenai sektor keuangan, khususnya potensi dan dampak aktivitas keuangan ilegal.
Baca juga: Anggota Komisi X DPR RI Dorong Rencana Induk Pendidikan Nasional
DPR RI, OJK, dan BSI Perkuat Literasi Masyarakat untuk Waspadai Aktivitas Keuangan Ilegal
Menurut Anis, OJK merupakan salah satu mitra utama Komisi XI DPR RI. Karena itu, kolaborasi antara DPR RI dan OJK dinilai penting untuk terus dilakukan, termasuk melalui program edukasi dan literasi keuangan yang menyasar masyarakat luas.
“DPR RI bekerja sama dengan OJK dan juga BSI terkait edukasi atau literasi tentang keuangan, khususnya keuangan ilegal,” ujar Anis.
Ia menjelaskan, edukasi mengenai keuangan ilegal menjadi penting karena dampaknya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Bahkan, korban penipuan atau aktivitas keuangan ilegal tidak hanya berasal dari kelompok masyarakat dengan tingkat literasi rendah.
“Teman-teman wartawan, OJK ini adalah mitra utama dari Komisi XI, di mana saya ditugaskan. Dan sebagai mitra yang baik, tentu kita harus terus berkolaborasi,” katanya.
Anis menuturkan, kasus penipuan di sektor keuangan juga dapat menimpa masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan tinggi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemahaman mengenai keamanan dan kewaspadaan dalam aktivitas keuangan perlu terus diperkuat.
“Kalau dibilang literasinya kurang, orang-orang pendidikan juga ternyata terkena penipuan. Sehingga literasi keuangan ini juga penting bukan hanya untuk masyarakat awam, tapi juga untuk kita semua,” jelasnya.
Karena itu, menurut Anis, program edukasi mengenai aktivitas keuangan ilegal tidak hanya ditujukan kepada kelompok masyarakat tertentu. Seluruh lapisan masyarakat perlu mendapatkan pemahaman yang memadai agar dapat lebih waspada ketika menggunakan produk maupun layanan keuangan.
Ia menambahkan, upaya meningkatkan literasi keuangan merupakan bagian dari langkah bersama untuk membangun masyarakat yang lebih terlindungi dan memiliki pemahaman lebih baik dalam mengambil keputusan terkait aktivitas keuangan.
“Kita sedang berjuang bersama-sama untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik dan ini akan terus sampai,” pungkas Anis. [Din]
