KOALISI Nasional Perlindungan Keluarga (KNPK) Indonesia menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap langkah strategis pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital (Permenkomdigi) Nomor 9 Tahun 2026 tentang pembatasan kepemilikan akun media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun.
Kebijakan ini merupakan bentuk komitmen nyata negara dalam melindungi anak dari berbagai risiko digital yang semakin kompleks, sekaligus memperkuat peran dan fungsi keluarga dalam perlindungan dan pembentukan karakter anak.
KNPK menilai bahwa kebijakan ini hadir pada momentum yang tepat, mengingat tingginya paparan anak terhadap konten berbahaya, seperti pornografi, perundungan siber, penipuan daring, serta potensi eksploitasi seksual di ruang digital. Pembatasan akses terhadap platform berisiko tinggi menjadi langkah preventif yang penting dalam menciptakan ekosistem digital yang aman dan ramah anak.
Lebih lanjut, dalam keterangan tertulis yang diterima Chanelmuslim.com, (28/03/2026), KNPK menekankan bahwa kebijakan ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen regulatif, tetapi juga sebagai sinyal kuat bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat literasi digital dan fungsi pendidikan dan pengasuhan dalam keluarga.
“Peran orang tua sebagai pendamping utama anak menjadi semakin krusial dalam mengarahkan penggunaan teknologi secara bijak, sehat, dan produktif,” jelas Ketua Umum KNPK Indonesia, Prof. Dr. Ir. Euis Sunarti, M.Si . Guru besar IPB University bidang keilmuan Ketahanan Keluarga.
Baca juga: KNPK Indonesia Selenggarakan International Discussion Forum on Families (IDDF) 2025
KNPK Apresiasi Kebijakan Pembatasan Akses Media Sosial bagi Anak di Bawah 16 Tahun
KNPK juga mengapresiasi adanya pengecualian terhadap platform edukatif dan produktif, yang menunjukkan bahwa kebijakan ini tetap mempertimbangkan kebutuhan anak dalam mengakses pembelajaran digital. Hal ini mencerminkan pendekatan yang seimbang antara perlindungan dan pemenuhan hak anak untuk berkembang.
Sebagai tindak lanjut, KNPK mendorong pemerintah untuk memastikan implementasi kebijakan ini dilakukan secara bertahap, transparan, dan disertai dengan edukasi publik yang masif. Kolaborasi lintas sektor, termasuk keluarga, sekolah, komunitas, dan penyedia platform digital, menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan ruang digital yang aman bagi anak Indonesia.
KNPK Indonesia berkomitmen untuk terus mendukung dan siap membantu lahirnya kebijakan-kebijakan yang berpihak pada penguatan ketahanan keluarga dan perlindungan anak, sebagai fondasi utama pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan berkarakter.[ind]
