KAMPUS Budi Bakti menghadirkan Prof. Yudi Latief dalam kuliah umum pada Selasa (20/02) dengan tema manajemen kepemimpinan negara demokratis. Berbicara dihadapan mahasiswa Kampus Budi Bakti, Prof. Yudi memulai paparannya dengan mengajak mahasiswa untuk menyelami hal-hal mendasar mengenai demokrasi dan tujuannya.
“Peradaban negara bangsa bisa berlangsung baik apabila tata kelola politik demokrasi berjalan baik, tata kelola ekonominya adik dan tata kelola nilai karakter terbentuk dengan baik.”
Baca juga: Fatimah Al Fihri, Muslimah Pertama yang Mendirikan Universitas
“Kondisi Indonesia saat ini merujuk pada kata-kata Sukarno, Indonesia merupakan negara dengan ekonomi terjajah. Cirinya rakyat membeli barang-barang semahal mahalnya kemudian produsen menjual barang semurah-murahnya.”
Menurut pembina yayasan Dompet Dhuafa ini, tata kelola demokrasi menjadi kunci bagi tata kelola nilai, karakter dan ekonomi.
“Mencari tata kelola politik ekonomi demi kesejahteraan kuncinya di pengelolaan politik yang baik. Politik bukan kuasa demi kuasa, bukan pemilu demi pemilu namun, politik itu punya tugas transformasi sosial masyarakat. Politik yang demokratis punya tugas menjaga keragaman persatuan nasional Indonesia. Namun, jika demokrasi yang hanya menguntungkan segelintir orang kaya maka akan muncul gejolak di masyarakat.”
“Fakta demokrasi Indonesia sejak zaman presiden Sukarno sampai zaman reformasi saat ini, kondisi Indonesia dimana masyarakat pasca kolonial masih ditemukan dengan kesenjangan ekonomi. Bahkan kesenjangan makin meningkat setelah reformasi. Demokrasi membuat kesenjangan ekonomi semakin melebar, persatuan semakin merenggang. Salah satu contoh bagaimana keberpihalan negara yaitu dalam pembuatan UU yang terkait dengan kepentingan rakyat akan sangat lama di bahas, sedangkan UU yang berkepentingan dengan usaha segelintir orang kaya berkuasa akan lebih cepat pembahasan dan pengesahan.”
Terakhir, Prof Yudi berpesan mengenai kepemimpinan dan keberlanjutan. Keberlanjutan program pemerintah atau negara seharusnya terlembagakan bukan dengan keberlajutan kepemimpinan dari hubungan darah. [Wnd]
