PEMERINTAH akan menyediakan gawai iPad untuk siswa yang sekolah di Sekolah Rakyat. Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono mengatakan, sekolah itu akan beroperasi mulai Juli 2025 mendatang.
Setiap siswa sudah menggunakan iPad, jadi sistem pendidikan yang akan digunakan itu berbasis teknologi. Sekolah Rakyat dibangun di atas lahan minimal delapan hektar dan dilengkapi dengan fasilitas lengkap.
Fasilitas itu meliputi laboratorium, fasilitas olahraga, asrama, hingga kebutuhan dasar seperti seragam dan alat belajar.
Semuanya bisa diakses secara gratis. Selain itu, Sekolah Rakyat juga akan berkonsep asrama dan menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang masuk desil 1 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Baca juga: Kemensos Siapkan Program Pemberdayaan untuk Orang Tua Siswa Sekolah Rakyat
Sekolah Rakyat Dibuka Mulai Juli 2025 dengan Konsep Pendidikan Berbasis Teknologi
“Presiden meminta Sekolah Rakyat jenjangnya mulai dari SD, SMP, SMA. Tiap sekolah diharapkan ada 1.000 siswa dan kita diperintah supaya di tahun ini sudah bisa membuka sekolah di 100 titik,” ujarnya.
Agus menuturkan, nantinya Sekolah Rakyat pada tahap awal akan tersedia di 65 titik di berbagai wilayah Indonesia. Pemilihan lokasi didasarkan pada DTSEN, dengan prioritas awal di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Banten, karena hampir 50 persen penduduk miskin berada di wilayah tersebut.
Sebelumnya diberitakan, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan bahwa hingga awal Mei 2025, sudah lebih dari 8.000 calon siswa yang mendaftar ke Sekolah satu ini.
Seiring dengan antusiasme tersebut, jumlah lokasi penyelenggaraan pun ditambah dari semula 53 menjadi 65 titik.
“Sekarang sudah lebih dari 8.000 calon siswa. Lokasinya juga bertambah, dari 53 sekarang sudah 65 titik,” ujar Gus Ipul.
Follow Official WhatsApp Channel chanelmuslim.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.
Gus Ipul menjelaskan bahwa proses rekrutmen siswa dilakukan secara aktif oleh tim Kementerian Sosial bersama kementerian lain dan pemerintah daerah.
Mereka bahkan melakukan kunjungan langsung ke rumah-rumah calon siswa untuk mendata kondisi sosial dan ekonomi keluarga, termasuk melengkapi data dengan dokumentasi rumah.
Meski antusiasme tinggi, proses seleksi tetap dilakukan dengan ketat. Mensos menegaskan bahwa prioritas utama penerima manfaat adalah keluarga miskin dan miskin ekstrem. [Din]
