ChanelMuslim.com- Melalui Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM, Pemerintah akhirnya mengumumkan pencabutan izin Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Rabu (19/7). Hal ini karena HTI dalam pelaksanaannya bertentangan dengan Pancasila.
“Keputusan itu diambil berdasarkan fakta, data serta koordinasi sejumlah lembaga negara di sektor politik, hukum, dan keamanan,” jelas Freddy Harris kepada wartawan di gedung Kementerian Hukum dan HAM, jalan Rasuna Said Jakarta.
Pencabutan SK Badan Hukum HTI yang berarti pembubaran tersebut berdasarkan pasal 80A pada Perppu 2/2017 yang masih dalam proses gugatan HTI untuk diuji materikan di Mahkamah Konstitusi.
Dalam kesempatan terpisah, juru bicara HTI, Ismail Yusanto menganggap tindakan pemerintah sebagai bentuk kezaliman.
“Menurut kami, pemerintah telah melakukan dua kezaliman sekaligus. Pertama kezaliman dengan menerbitkan Perppu ini, dan kedua pemerintah telah membubarkan HTI dengan melanggar aturan yang ada di Perppu itu sendiri,” jelas Ismail kepada media.
Ismail menjelaskan, sesuai Perppu tersebut pemerintah semestinya menyampaikan surat peringatan kepada ormas yang dianggapnya telah melanggar aturan. Tapi kenyataannya, masih menurut Ismail, tidak ada surat peringatan sama sekali.
“Kami sampaikan, hingga saat ini, tidak ada satu lembar pun surat apakah itu surat peringatan yang ditujukan kepada HTI karena dianggap telah melanggar aturan yang berlaku,” pungkas Ismail. (Mh/foto ilustrasi: merdeka)
