KABUPATEN Pati tiba-tiba menjadi viral. Bukan karena prestasi atau istimewanya. Melainkan, karena rusuhnya.
Konflik antara Bupati Pati dengan rakyatnya akhirnya berunjung bentrok massa dengan aparat. Ribuan massa aksi di Pati seperti menepati ‘tantangan’ sang bupati untuk mendemo dengan ribuan massa.
Sayangnya, ujung dari dialog tidak sehat rakyat dengan pejabatnya ini berujung bentrok. Sebuah mobil dinas polisi dibakar massa, gerbang kantor bupati dirobohkan massa, dan sang bupati dievakuasi dari kantornya.
Bermula dari Naik PBB 250 Persen
Sebelumnya, Bupati Pati: Sudewo merencanakan akan menaikkan tarif pajak Bumi dan Bangunan sebesar 250 persen. Rencana ini ditentang warga.
Bupati menjelaskan bahwa kenaikan dimaksudkan untuk menutupi keadaan fiskal keuangan di Pati yang minim. Hal ini akan menghambat pembangunan infrastruktur dan lainnya.
Namun, warga Pati menolak karena keadaan ekonomi saat ini yang tidak sehat. Banyak warga menjadi korban PHK dan menjadi pengangguran.
Sayangnya, dua pihak ini tidak menemui titik temu. Bahkan, ada yang seperti tidak elok dari sang bupati yang ‘menantang’ warga Pati untuk membuktikan ribuan massa yang akan berdemo.
Puncaknya, pada tanggal 13 Agustus ini. Terjadilah bentrok yang merugikan semua pihak.
Pajak yang Mencekik Rakyat
Kisruh yang terjadi di Pati semoga tidak terjadi di wilayah lain. Terlebih lagi di pemerintahan pusat.
Namun, potensi itu selalu ada jika pemerintah tak mau susah mencari solusi keuangan negara. Solusi yang dianggap mudah adalah menaikkan pajak, royalti, atau lainnya.
Nyatanya, bukan hanya Pati yang akan menaikkan PBB berlipat-lipat. Dikabarkan, Jombang dan Cirebon pun akan menaikkan PBB lebih besar lagi, hingga seribu persen.
Begitu pun dengan yang terjadi di pusat. Sepanjang sebulan ini, yang didengar publik adalah pemblokiran rekening bank, kenaikan pajak, penerapan royalti musik, menyita tanah nganggur, dan lainnya.
Meredam Potensi ‘Ledakan’
Jika narasi yang diserap rakyat dari para pejabatnya selalu pajak, pengawasan, dan pembatasan; maka itu sama dengan menjadikan rakyat sebagai pihak yang diberikan beban, bukan dilayani.
Padahal, keadaan krisis ekonomi sudah begitu nyata di tingkat bawah. Rakyat butuh solusi, bukan lagi-lagi beban dan ‘ancaman’.
Di sisi lain, publik disajikan pemandangan betapa bebasnya para koruptor dari jeratan hukum. Angkanya pun begitu fantastis: triliunan rupiah untuk satu kasus.
Tak ada cara lain untuk meredam potensi ‘ledakan’ yang sewaktu-waktu bisa terjadi, kecuali menggeser posisi rakyat menjadi sebagai penerima hak, bukan pemikul beban.
Kedua, rapikan cara berkomunikasi para pejabat, pusat dan daerah. Jangan asal ‘jeblak’. Karena rakyat itu hakikatnya adalah tuan yang harus dilayani, bukan sebaliknya.
Jika paradigma pejabat terhadap rakyat tak segera diluruskan, boleh jadi, bukan hanya Pati yang ‘meledak’. Melainkan juga di wilayah-wilayah lain. Semoga itu tidak terjadi. [Mh]
