Chanelmuslim.com-Almuzzammil Yusuf, anggota Komisi III DPR RI menyampaikan keberatannya terhadap pemblokiran beberapa website oleh BNPT.
Dalam keterangan persnya yang diterima Chanelmuslim.com pada Selasa (31/3), Almuzzammil Yusuf menyayangkan sikap Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) yang melakukan pemblokiran terhadap beberapa website Islam tanpa melakukan klarifikasi dan ketelitian dari Kemenkominfo.
“Pemblokiran sembarangan terhadap situs Islam sangat disayangkan. Kalau itu terjadi, kita kembali ke rezim Orde Baru yang represif dan otoriter,” ujar politisi PKS asal Lampung ini.
Menurut Muzzammil, seharusnya pemerintah memberi peringatan dan mengundang para pengelola website dan berdialog sebelum diblokir.
“Sampaikanlah surat teguran dan undangan dialog secara baik-baik dengan para pengelola website tersebut. Tidak serta merta merekomendasikan pemblokiran tanpa tolok ukur yang jelas. Tujuan dialog adalah untuk memberikan hak jawab dan klarifikasi. Jika mereka menolak dan tidak kooperatif saya kira wajar jika pemerintah ekspose sikap tersebut untuk jadi catatan publik, ” jelasnya.
Selain itu, kata Muzzammil, BNPT seharusnya berkoordinasi dengan Kemenkominfo dan Kemenag untuk menentukan apakah website tersebut bertentangan dengan ajaran Islam.
“Termasuk mengundang para ahli, tokoh agama, ormas Islam serta MUI untuk mengetahui apakah konten dalam website itu menyimpang atau tidak dalam ajaran Islam,” imbuhnya.
Jangan sampai, terang Muzzammil, website yang menyampaikan ayat alquran dan sunah, mengecam kebiadaban Israel dan Barat dianggap radikal.
“Jika demikian, ke depan eksistensi website media informasi dan pendidikan Islam terancam rezim Pemerintahan Jokowi yang gunakan pasal karet untuk mengebiri umat Islam,” tuturnya.
Dengan banyaknya aspirasi di media sosial, surat pengaduan, dan SMS ke DPR maka kami akan memanggil pihak Pemerintah.
“Teman-teman di Komisi l, lll, dan VIII rencananya akan memanggil Menkominfo, Menag, dan BNPT untuk menanyakan kebijakan ini,” tutupnya. (ind)
