ChanelMuslim.com – Menuju kota layak anak di berbagai daerah di Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) maksimalkan kolaborasi. Bentuk kolaborasi tersebut berupa pencegahan, pendampingan, pemulihan dan penguatan lembaga layanan dalam perlindungan khusus anak.
“Menyelesaikan masalah kekerasan pada anak itu butuh adanya kerjasama khususnya dengan masyarakat dan peran kelembagaan,” ujar Nahar SH Deputi Bidang Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di KPPPA, Jakarta, Jumat (15/03)
Di sisi kelembagaan KPPPA, Nahar mengungkapkan ingin melakukan pembuatan kebijakan secara bersama-sama di lintas kementerian. Setelah adanya kebijakan, fungsi masing-masing lembaga pun semakin difokuskan misalnya KPPPA di bidang koordinasi pelayanan terhadap anak. Di sisi yang lain, Kemensos bertugas melakukan rehabilitasi terhadap anak yang terkena kekerasan.
[gambar1] foto : Syarifah Zahrina Firda/ChanelMuslim.com
Dalam sesi mediatalk KemenPPPA, Nahar tegaskan kebijakan pemerintah pusat tidak akan berhasil, ketika tatanan daerah belum maksimal melakukan perlindungan terhadap anak.
Program kota atau kabupaten layak anak KPPPA memang sudah direspon hampir semua daerah, tapi program ini sedang dalam proses agar kota layak anak bisa terwujud. Kota atau kabupaten yang layak disebut “kota layak anak” harus memiliki sistem pembangunan berbasis hak anak.
Sistem tersebut harus mampu direalisasikan mulai dari kebijakan, kegiatan dan program perlindungan serta pemenuhan hak anak. Kebijakan pemerintah daerah menitikberatkan sistem yang dibangun. Ada juga 3 unsur penting yang perlu dilibatkan mulai dari masyarakat, dunia usaha dan media massa.
“Jika dalam satu provinsi kota atau kabupatennya sudah layak anak, provinsi itu juga disebut sebagai provinsi layak anak,” tambahnya.
Kategori suatu kota atau kabupaten disebut layak anak harus memenuhi hak pendidikan, hak sipil dan kebebasan, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya serta hak perlindungan khusus.
Sebagai Deputi Bidang Perlindungan Anak, tugas dan fungsi yang ditangani berada pada hak perlindungan khusus. Klaster ini dilihat dari korban situasi darurat dan pornografi, korban kekerasan dan eksploitasi, korban anak berhubungan dengan hukum, penyandang disabilitas serta stigmatisasi.
“KPPPA juga ingin sekali agar tiap daerah punya UPTD khusus untuk melayani kasus kekerasan anak. Kita jalin kolaborasi agar semua daerah betul-betul bisa menjadi kota layak anak,” pungkasnya. (Firda)
