KOMISI 4 yang membahas “Perempuan dan Kepemimpinan di Ruang Publik” pada Konferensi Keluarga Asia Pasifik di Jakarta, Sabtu (12/9), menyoroti peran strategis perempuan sebagai pemimpin dalam pembangunan bangsa.
Para narasumber sepakat bahwa memperkuat kepemimpinan perempuan adalah investasi langsung bagi kesejahteraan keluarga dan kemajuan masyarakat di kawasan Asia Pasifik.
Diskusi dipandu oleh Dr. Paramitha Messayu dan menghadirkan narasumber Prof. Dr. R. Siti Zuhro dari Badan Riset dan lnovasi Nasional (BRIN) dan Ledia Hanifa, M.Psi.T.
Diskusi menyoroti 7 aspek utama. Pertama, kontribusi perempuan di bidang sosial, ekonomi, pendidikan dan politik terbukti berdampak pada kesejahteraan keluarga. Kedua, masih ada hambatan budaya, sosial dan struktural. Data IPU 2024 menunjukkan keterwakilan perempuan di parlemen kawasan baru 23%.
Ketiga, penguatan kapasitas melalui pendidikan, literasi digital dan keterampilan kepemimpinan menjadi penting. Data UNDP 2024 mencatat hanya 23% lulusan STEM di Asia Pasifik adalah perempuan.
Keempat, peran perempuan dalam politik harus ditingkatkan agar lahir kebijakan yang ramah keluarga, perempuan dan anak.
Kelima, di tingkat komunitas perempuan berperan sebagai penggerak perubahan dan agen perdamaian.
Keenam, kepemimpinan perempuan juga dibutuhkan dalam menghadapi isu global seperti perubahan iklim dan disrupsi teknologi. Ketujuh, perlu ekosistem yang mendukung melalui kebijakan, dukungan keluarga, dan kolaborasi lintas negara.
Prof. Siti Zuhro menekankan bahwa keberhasilan kepemimpinan perempuan harus bergeser dari sekedar reredentasi deskriptif kuantitatif menuju pengaruh substantif dan transformasi sistemik. Selain itu juga perlu mengorientasikan kekuasaan dari mendominasi (power over) menjadi berkolaborasi (power with) berbasis visi, etika, dan nilai publik.
“Selanjutnya, menata partai politik sebagai sekolah kepemimpinan berbasis meritokrasi serta menyediakan ekosistem pendukung bagi policy leader. Karakter kepemimpinan yang empatik, inklusif, kolaboratif, dan responsif merupakan potensi utama untuk menciptakan public value,” jelasnya.
Sedangkan Ledia Hanifa menyebut bahwa penokohan perempuan perlu dibangun melalui nilai dan karakter, kompetensi dan karya, dokumentasi, komunikasi publik, hingga kepercayaan masyarakat. Menurut dia, kepemimpinan perempuan memerlukan ekosistem dan sistem pendukung yang solid karena tidak ada pemimpin yang tumbuh sendirian.
“Hambatan budaya dan beban ganda diatasi melalui penguatan empat pilar kapasitas, yaitu literasi, pendidikan sepanjang hayat, soft skills, dan teknologi digital. Partai politik yang sehat bertugas menyiapkan, melindungi, dan memberi ruang memimpin agar suara perempuan menghasilkan kebijakan publik ramah keluarga,” pungkasnya. [Mh/PBKM]
