KERAGAMAN budaya dan agama di Asia Pasifik menjadi kekuatan dalam membangun ketahanan keluarga. Hal ini mengemuka dalam sesi diskusi di Komisi 8 bertema “Bingkai Komparatif Praktik Baik Kawasan” pada Konferensi Keluarga Asia Pasifik yang digelar di Jakarta, Sabtu (12/9).
Sesi panel menghadirkan perwakilan dari empat negara untuk berbagi pengalaman dan kebijakan yang telah terbukti efektif dalam memperkuat keluarga dan mengoptimalkan peran perempuan.
Panel dimoderatori oleh Yuherina Gusman, Ph.D dengan narasumber Prof. Rose Abdullah dari Brunei Darussalam, Mrs. Masitoh Borsu dari Thailand, Prof. Dr. Norhasmah Sulaiman dari Malaysia, dan Wirianingsih, M.Si. dari Indonesia.
Praktik Baik dari Kawasan Asia Pasifik
Brunei menampilkan model pendidikan perempuan yang berbasis nilai Islam. Model ini membuktikan bahwa pendidikan keluarga yang menonjolkan nilai-nilai Islam dapat menjadi pilar kemajuan bangsa.
“Pada tahun 2013 Sultan mewajibkan pendidikan agama selama tujuh tahun di luar sekolah formal. Saat ini ada upaya untuk mengintegrasikan pendidikan agama dalam pelajaran sekolah. Pendidikan perempuan juga menjadi prioritas di Brunei,” kata Prof. Rose Abdullah.
Thailand menekankan pentingnya perlindungan ibu, anak dan kesehatan keluarga. Kebijakan perlindungan ibu dan anak serta program gizi menjadi tulang punggung ketahanan sosial Thailand di tengah tantangan kawasan.
“Thailand melaksanakan dua pilar kebijakan utama. Pertama, sistem perlindungan kesehatan sejagat (UHC) yang meliputi program BPJS, program bersalin gratis, dan bantuan biaya rawat semua penyakit. Kedua, UU dan Hak Perlindungan yang meliputi akta perlindungan anak, hak cuti bersalin, bantuan untuk bayi baru lahir bagi keluarga berpenghasilan rendah, dan program vaksin kebangsaan.,” ujar Masitoh Borsu.
Malaysia membagikan pengalaman mengintegrasikan nilai-nilai agama Islam, Hindu, Buddha, dan lainnya ke dalam kebijakan keluarga nasional. Pendekatan ini terbukti memperkuat kohesi sosial dan stabilitas keluarga.
“Malaysia merupakan negara majemuk dengan berbagai pemeluk agama. Setiap agama memiliki nilai yang relevan dengan keluarga. Saat ini negara Malaysia menerapkan dasar yang berlandaskan nilai KASIH – kasih sayang, akhlak, sehat dan selamat, ilmu, dan harmoni. Maka, berbagai NGO menerapkan dasar tersebut ke dalam berbagai praktek baik,” jelas Prof. Dr. Norhasmah.
Indonesia memaparkan kolaborasi peran masyarakat sebagai pendekatan ketahanan keluarga berbasis komunitas. Peran berbagai organisasi wanita di Indonesia dinilai strategis dalam meningkatkan kualitas keluarga di tingkat akar rumput.
“Ada banyak organisasi perempuan yang saling berkolaborasi untuk meningkatkan kualitas keluarga Indonesia. Misalnya, Kongres Wanita Indonesia (KOWANI), Badan Musyawarah Islam Wanita Indonesia (BMIWI), Persaudaraan Muslimah (Salimah), posyandu-posbindu, PKK, dan lain-lain. Namun, kolaborasi antar organisasi saja tidak cukup. Kolaborasi juga harus dilakukan bersama oleh negara, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat,” pungkas Wirianingsih.
Kesimpulan Panel
Para panelis sepakat bahwa tidak ada satu model tunggal untuk penguatan keluarga. Namun, beberapa benang merah ditemukan. Pertama, perlunya menyusun dan menerapkan paket minimum keluarga yang
mencakup layanan ibu dan anak, screening gizi, parenting dasar, dll. Kedua, tim sepakat untuk membuat model komunitas seperti relawan kesehatan untuk melakukan pendampingan keluarga dan penghubung rujukan ke layanan kesehatan.
Ketiga, perlu memperkuat mekanisme perlindungan keluarga, misal KDRT, nafkah, penelantaran dengan skema rujukan terpadu. Keempat, menjadikan nilai bersama yang inklusif sebagai dasar program ketahanan keluarga.
Terakhir, memperkuat ketahanan keluarga melalui kebijakan lingkungan kerja yang ramah keluarga serta pemberdayaan perempuan. [Mh/PBKM]
