ChanelMuslim.com- Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP Persis) ajukan uji formil dan materil Perppu Nomor 2/2017 tentang Ormas ke Mahkamah Konstitusi, Rabu (26/7).
“Permohonan Judicial Review Perppu No. 2 Tahun 2017 yang dilakukan PERSIS sebagai salah satu hak perlawanan hukum yang dijamin oleh Pasal 51 (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi,” ucap Ketua Tim Hukum Persis, Dr. Jeje Jaenudin melalui rilisnya yang diterima chanelmuslim, Rabu (26/7).
Menurut Persis, telah terjadi pro-kontra di kalangan para ahli hukum dan juga di masyarakat tentang kedudukan Perppu No. 2 Tahun 2017, apakah secara formil dan materil sudah sesuai dengan UUD 1945 ataukah bertentangan.
“Situasi ini menimbulkan kegaduhan bahkan potensi ketegangan antar kelompok masyarakat sehingga tidak baik bagi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara,” jelas Jeje Jaenudin.
Namun demikian, Persis menyangkal kalau upaya ini sebagai membela atau mendukung kelompok atau ormas tertentu, tetapi dimaksudkan sebagai pembelaan untuk kepentingan hak-hak seluruh warga negara baik perseorangan maupun kelompok yang hak-haknya dirugikan ataupun berpotensi dirugikan oleh Perppu tersebut.
“Persis juga sama sekali tidak boleh dipersepsi setuju ada dan berkembangnya paham-paham yang dinilai radikal, anti Pancasila dan anti NKRI, dan lain sebagainya, tidak pula berarti bahwa Persis tidak setuju terhadap upaya pemerintah dalam memperkuat dan memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Judicial Review yang dilakukan PERSIS justru sebagai bukti ketaatan hukum dan dalam konteks berperan aktif dalam menegakkan konstitusi yang dengan tegas menyatakan Bahwa Indonesia adalah Negara Hukum, bukan negara otoriter,” pungkasnya. (Mh/ind)
