ChanelMuslim.com – Asia Pacific Women’s Coalition for Al Quds and Palestine (APWCQP) bersama 10 Ormas (di antaranya adalah Salimah dan Muslimah Wahdah Islamiyah) dan 2 Lembaga Perempuan Indonesia menolak perampasan Tepi Barat.
Pandemi COVID-19 membuat perhatian dunia terfokus pada cara menurunkan jumlah korban, memastikan kecukupan fasilitas medis, dan upaya keras untuk memulihkan ekonomi dari keterpurukan. Namun banyak yang tidak mengetahui bahwa di saat yang sama rakyat Palestina justru mengalami penderitaan ganda: Pandemi COVID-19 dan ancaman penjajahan yang lebih luas dari Israel.
Fokus dunia terhadap pandemi ini dijadikan Israel sebagai kesempatan dalam kesempitan untuk mewujudkan impian satu abad mereka, yaitu: negara Israel yang lebih besar (The greater Israel) yang terbentang dari Sungai Eufrat hingga Sungai Nil.
Zionis Israel baik dari partai kiri maupun partai kanan sepakat untuk meluaskan penjajahan mereka atas Palestina, yaitu merampas 30% wilayah Tepi Barat termasuk lembah Jordan secara ‘sah’ dan nyata. Isarel berencana untuk mengumumkan perampasan ini pada Juli 2020 mendatang.
Saat ini, Tepi Barat telah terbagi menjadi 3 area. Area A (20%) secara de jure berada di bawah kontrol otoritas Palestina, area B (20%) berada di bawah otoritas keduanya yaitu otoritas Palestina dan otoritas penjajahan, sedangkan area C (60%) secara penuh dikuasai oleh penjajah. Ini berarti setengah dari wilayah Tepi Barat sudah berada di bawah kendali penjajah zionis akan secara resmi dirampas dari Palestina.
Oleh karena itu, Asia Pacific Women’s Coalition for AlQuds and Palestina bersama 10 ormas dan 2 lembaga perempuan Indonesia mendukung sikap tegas pemerintah Indonesia yang menentang upaya perampasan Tepi Barat, dan MENOLAK upaya yang merupakan legalisasi penjajahan zionis Israel ini, karena perampasan Tepi Barat akan menambah daftar panjang pelanggaran hak asasi manusia di Palestina terhadap masyarakat sipil terutama perempuan dan anak-anak.
Ketua Adara Relief International Nurjanah Hulwani, S, Ag,. M.E. mengatakan bahwa perampasan Tepi Barat merupakan kelanjutan dari pengejawantahan The Deal of Century dengan salah satu tujuan utamanya menghapus hak kembali para pengungsi Palestina ke tanah airnya.
“Perampasan Tepi Barat adalah cita-cita penjajah zionis Israel untuk menyita seluruh tanah Palestina dan memusnahkan bangsa Palestina,” tulisnya dalam rilis yang diterima ChanelMuslim.com, Senin (22/6).
Dengan dikuasainya wilayah Tepi Barat, proses yahudisasi akan semakin mendapat legalitas dan kekuatan, terutama di wilayah Al Quds (Baitul Maqdis) yang kini diklaim sebagai ibukota Israel. Penghancuran rumah-rumah, penerapan pajak yang sangat tinggi, dan tindakan-tidakan lain dilakukan untuk membuat hidup di Baitul Maqdis menjadi mustahil bagi rakyat Palestina: laki-laki, perempuan, orang tua dan bahkan anak-anak tidak luput dari penangkapan, penyiksaan dan bahkan pembunuhan
“Proses normalisasi telah terjadi hingga tingkat yang mengkhawatirkan di mana rezim zionis mendapat dukungan dari Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain dan Oman hingga membuat Palestina kehilangan banyak dukungan,” tambah Nurjanah yang juga Presiden Asia Pacific Women’s Coalition for Al Quds and Palestine itu.
Karena itu APWCQP menyerukan kepada pemerintah Indonesia untuk meneruskan dukungan kepada bangsa Palestina dan mengecam semua bentuk penjajahan Israel terhadap Palestina.
“Kami juga menyerukan kepada masyarakat di wilayah Asia Pasifik untuk bersama-sama melakukan sikap penolakan yang nyata terhadap upaya perampasan Tepi Barat,” tambah Nurjanah.
Kepada dunia internasional, kami serukan untuk mengambil langkah-langkah ekonomi yang keras terhadap Israel jika upaya perampasan tanah Palestina terus terjadi.
Sementara, kepada dunia internasional, APWCQP diimbau untuk menekan Amerika Serikat, satu-satunya negara yang secara resmi mendukung perampasan wilayah Tepi Barat yang telah diduduki zionis dengan membangun perumahan ilegal bagi penduduk Yahudi di wilayah tersebut.
APWCQP juga mengintensifkan gerakan Sanksi Divestasi Boikot (BDS) di seluruh dunia. Selain itu, kepada otoritas Palestina APWCQP juga diserukan untuk memperbaiki kegagalan mereka menyatukan Palestina.
“Kepada masyarakat sipil di seluruh dunia untuk terus menyuarakan perjuangan Palestina untuk kebebasan, keadilan dan hak untuk kembali ke tanah leluhur mereka,” tutup Nurjanah.
Ormas dan Lembaga perempuan yang mendukung APWCQP yaitu PP Salimah, PP Muslimat Al-Ittihadiyah, PP Muslimat Al Washliyah, PP Wanita Islam, PB Wanita Al Irsyad, PP Wanita PUI, Wanita PERTI, PP Muslimat Mathlaul Anwar, PP Muslimat Dewan Dakwah Indonesia, Aliansi Perempuan Peduli Indonesia (ALPPIND), dan Ketua IGRA Pusat.[ind/rilis]
