ChanelMuslim.com – Rangkaian Indonesia Islamic Festival (IIFEST) 2020 telah diselenggarakan oleh Dyandra Promosindo bersama dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Acara dibuka dengan keynote speech secara langsung oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menegah Republik Indonesia, Teten Masduki. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan dari narasumber di antaranya Fiki Satari (Staff Khusus Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia), Hannie Hananto (Fashion Designer), H. Moh. Mansur Syaerozi (Pelaku Bisnis), Hj. Sri Ilham Lubis, LC., M.Pd (Kepala Pusat Kerja sama dan Standardisasi Halal BPJPH Kementerian Agama Republik Indonesia) dan Ir. Sumunar Jati (Wakil Direktur LPPOM MUI). Acara ini diselenggarakan melalui Zoom webinar dan diikuti oleh 150 peserta.
Komitmen Pemerintah Mendorong UMKM Go Digital
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menegah Republik Indonesia, Teten Masduki, menyatakan bahwa di masa pandemi ini, UMKM yang terhubung dengan ekosistem digital di penjualan kuartal kedua sudah menunjukkan kenaikan 26%.
“Hal ini memang menunjukkan angka yang masih kecil jika dibandingkan dengan 64 juta UMKM yang ada, baru 10,25 juta yang terkoneksi dengan digitalisasi,” ungkap Teten.
Adaptasi ini mayoritas dilakukan oleh UMKM dengan kategori makanan dan minuman. Beberapa UMKM juga mengubah produk yang dijualnya menjadi produk home care, makanan minuman dan kesehatan. Upaya priorotas yang dilakukan oleh UMKM di antaranya adalah peningkatan sumber daya manusia, perbaikan proses bisnis, perluasan akses pasar dan optimalisasi local heroes.
Lebih lanjut, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia mendorong kebijakan yang dapat mengakselerasi wirausaha di Indonesia, salah satunya adalah dengan terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja untuk UMKM di antaranya adalah akses perizinan yang lebih mudah, rantai pasok produksi, kolaborasi sektor KUKM dengan platform digital dan perluasan akses pasar. Secara khusus, Kementerian KUKM menjelaskan bahwa local heroes merupakan inisiasi pendampingan yang diupayakan pemerintah terhadap role model lokal.
“Tujuannya, agar dapat memperkuat kapasitas dan peran dari UMKM lainnya yang ada di daerah untuk dapat berkembang dan memenuhi kebutuhan pasar yang lebih besar,” ungkap Menteri KUKM.
Kolaborasi bersama Kementerian BUMN juga dilakukan sebagai upaya untuk memasarkan produk UMKM untuk mendorong efisiensi transaksi belanja BUMN pada UMKM, memperluas dan mempermudah akses pembiayaan dan membantu mempersiapkan UMKM melalui transaksi yang akan banyak dilakukan secara digital. Potensi ini ditaksir mencapai potensi belanja sampai Rp35 triliun dengan 27 kategori produk UMKM yang terlibat.
Adaptasi Muslimpreneur di masa Pandemi
Pebisnis H. Mansyur Syahrozi, menyampaikan pentingnya memilih aktivitas perniagaan yang sangat diperlukan masyarakat saat ini seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan, sebagai pemenuhan kebutuhan utama masyarakat.
“Pentingnya mengetahui kebutuhan dari masyarakat pada saat ini merupakan hal yang penting agar upaya yang kita lakukan dapat membuahkan hasil dan berkah bagi sesama,” ujar Mansyur.
Sementara itu, fashion designer, Hannie Hananto berbagi pengalaman upaya adaptasi yang dilakukan di saat pandemi, terutama ketika kebijakan PSBB diterapkan yang berdampak kepada stok bahan baku yang sulit didapatkan, sumber daya manusia dan pemasaran yang terbatas.
“Hambatan ini justru memunculkan ide dan gagasan yang solutif untuk beradaptasi dengan mencari supply bahan baku melalui e-commerce yang tersedia, melakukan monitoring pekerjaan penjahit dengan jarak jauh menggunakan video call dan melakukan optimalisasi pemasaran produk melalui platform digital terbaru untuk meraih atensi publik melalui aplikasi sosial media seperti Tiktok dan mengikuti virtual fashion show secara aktif,” kata Hannie.
Sertifikasi Halal sebagai Pendukung Halal Value Chain di Indonesia
Kepala Pusat Kerja sama dan Standardisasi Halal BPJPH Kementerian Agama Republik Indonesia Sri Ilham Lubis menyatakan bahwa posisi Indonesia dalam industri produk halal dunia masih relatif rendah begitu juga dengan industri keuangan syariah menurut The State Global Islamic Economic Report 2018. Namun, berdasarkan data tahun 2019 terdapat laporan yang cukup menggembirakan bahwa posisi Indonesia telah menempati rating kelima dari tahun sebelumnya yang berada di posisi sepuluh.
“Tentu saja posisi ini dicapai dari banyaknya tantangan mengenai bagaimana Indonesia bisa bertahan di tingkat global, potensi harus terus ditumbuhkan. Hal ini dibuktikan dengan adanya 73 lembaga halal dari 33 negara yang sedang bekerja sama dengan Indonesia,” kata Sri Ilham.
Alur dan skema mendapatkan sertifikasi halal dan pelayanan sertifikasi satu pintu dari BPJPH sudah terintegrasi baik secara online maupun secara offline dengan protokol kesehatan yang berlaku. Tren pertumbuhan sertifikasi halal ini semakin tumbuh dengan baik seiring waktu dan kesadaran masyarakat, terutama umat Islam untuk mendapatkan legalitas produk halal.
Wakil Direktur LPPOM MUI Ir. Sumunar Jati mengatakan bahwa Indonesia masih menjadi konsumen terbesar produk halal global saat ini, namun belum menjadi produsen produk halal global.
“Pentingnya membangun ekosistem halal di Indonesia antara supply dan demand produk halal ini perlu diakselerasi untuk halal supply chain,” ujar Sumunar Jati.
Ia juga menjelaskan bahwa sejak tanggal 17 Oktober 2019, produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal sesuai UU RI No. 33 Tahun 2014. Kegiatan sosialisai dan promosi yang dilakukan untuk meningkatkan ekosistem sertifikasi halal digital juga disosialisasikan melalui sosial media Instagram dan diskusi jarak jauh melalui aplikasi video teleconference.
Acara ini juga terselenggara berkat dukungan dari Bank Syariah Mandiri, PT PLN (Persero) dan PT Waskita Karya (Persero), Tbk selaku sponsor IIFEST Webinar Series 2020.[ind]
