ChanelMuslim.com – Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Zainut Tauhid Saadi mengatakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V 2019 di Nusa Tenggara Barat tidak akan membahas perombakan organisasi MUI, termasuk pembahasan status Ketua Umum MUI Ma’ruf Amin yang terpilih sebagai Wakil Presiden RI.
“Tidak dibahas perubahan kepengurusan. Bisa dilakukan dalam musyawarah nasional nanti yang akan diselenggarakan pada 2020 jika tepat waktu,” kata Zainut dalam jumpa pers Rakernas 2019 dan Konferensi Internasional Wisata Halal di Jakarta, Selasa (8/10/2019).
Menurut Zainut, soal perombakan pengurus MUI bisa dilakukan melalui mekanisme pergantian antarwaktu melalui Rapat Pimpinan MUI dan Musyawarah Nasional (MUNAS) MUI.
“Memang dalam rakernas nanti akan dibahas konsolidasi dan soliditas organisasi dan program kerja MUI tetapi tidak dibahas secara spesifik perombakan struktur ormas,” tambahnya.
Kemudian, lanjut Zainut, yang akan dibahas soal agenda dan program kerja prioritas komisi, badan, lembaga MUI Pusat tahun 2020. Selain itu, akan ditetapkan rekomendasi dan tausiyah rakernas MUI. Persiapan rakernas, kata Zainut Tauhid Saadi, sudah 90 persen lebih tinggal pelaksanaan pada 11-13 Oktober di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, NTB.
Di samping membahas beberapa agenda MUI dalam RAKERNAS, MUI juga akan membahas Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) dan berbagai regulasi lainnya dalam Rakernas V MUI yang mulai digelar pekan ini.
Selain RUU P-KS, MUI juga akan memberi perhatian pada Revisi Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) yang pengesahannya ditunda oleh DPR RI periode lalu.
“MUI memberikan perhatian khusus terhadap pembentukan UU pada masa datang, antara lain terhadap RUU KUHP, RUU P-KS, RUU Perkoperasian, RUU Minerba, dan RUU Pertanahan,” tutupnya.[ind/Amanji]
