ChanelMuslim.com-Tidak bisa dipungkiri, belum berfungsinya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berkontribusi memberikan peluang bagi produk asing membanjiri pasar domestik Indonesia.
Fenomena ini dapat disaksikan dengan tumbuhnya ratusan gerai outlet food & beverage asing dibuka di Indonesia, yang tidak jelas kehalalannya.
Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch Dr. H. Ikhsan Abdullah, S.H., M.H. mengatakan sudah saatnya pemerintah menerapkan Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH).
“Seharusnya Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perdagangan dan Kementerian Industri, juga Pemerintah Daerah harus sudah mulai menerapkan Kebijakan yang berbasis pada Undang-Undang No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) yang secara tegas mengatur bahwa semua produk yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 UU JPH,” katanya dalam rilis yang diterima ChanelMuslim.com, Rabu (28/8).
Ketentuan ini, lanjut Ikhsan, seharusnya diterapkan secara ketat untuk melindungi pelaku usaha nasional dan kepentingan untuk melindungi konsumen, karena produk dari gerai-gerai asing sebut saja Chatime, KOI, Mr. Brown Coffee, Shihlin dan berbagai restoran yang bertebaran di Jakarta dan kota-kota besar lainnya di Indonesia cenderung tidak memiliki perhatian atau tidak ‘aware’ dengan ketentuan jaminan halal di Indonesia.
Ikhsan menyayangkan minimnya kesadaran para pemegang franchise resto dan gerai tersebut yang notabene adalah WNI yang seharusnya memiliki awareness tentang UU JPH.
Menurut Ikhsan, kondisi pembiaran ini dapat mengakibatkan matinya ekonomi lokal, yaitu tergesernya restoran dan gerai-gerai makanan tradisional karena tidak memiliki modal dan teknologi yang cukup baik.
“Tentu saja, pemerintah tidak boleh membiarkan usaha-usaha domestik tersebut bersaing tak seimbang dengan perusahaan-perusahaan asing atau Multi National Company yang memiliki jaringan dan modal yang besar. Produk waralaba, produk asing dan resto asing boleh saja membuka cabangnya di Indonesia akan tetapi harus memperhatikan ketentuan dan regulasi halal di Indonesia yang telah diatur dalam UU JPH, dan ini harus menjadi komitmen pemerintah sehingga automatically produk asing yang masuk ke Indonesia telah bersertifikasi halal dan baru dapat beroperasi. Dengan demikian, UU JPH dapat berfungsi menjadi regulasi yang dapat memproteksi dunia usaha,” tambahnya.[ind/Desi]
