SETELAH mendapat fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung akan merancang peraturan daerah (perda) anti LGBT. Usulan tersebut akan segera dibahas secepatnya saat pembahasan APBD perubahan.
“Kita akan buatkan perda khusus LGBT karena fatwa MUI saya baru dapat kemarin, kita akan usulkan,” ucap Bupati Bandung Dadang Supriatna pada Ahad (30/7/2023).
Rancangan perda anti LGBT akan segera diusulkan ke DPRD untuk dibahas dan disahkan. Dadang mengungkapkan bahwa isi dari perda tersebut akan merujuk pada fatwa yang dikeluarkan oleh MUI tentang pengharaman dan penyimpangan perilaku LGBT.
“Isinya belum bisa saya jelaskan, tapi yang jelas fatwa itu adalah sebagai rujukan sehingga kita, maaf, ya, di Kabupaten Bandung ini dilarang keras untuk LGBT,” kata dia.
Baca Juga: Ketegasan Orangtua kepada Anak yang Terindikasi LGBT
Pemerintah Kabupaten Bandung Rancang Perda Anti LGBT, Merujuk pada Fatwa MUI
Pada fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 tentang Lesbian, Gay, Sodomi dan Pencabulan berisi di antaranya pengharaman perilaku homoseksual baik lesbian maupun gay dan keduanya disebut sebagai bentuk kejahatan (jarimah).
Demikian pula sodomi dihukumi haram dan merupakan perbuatan keji yang mendatangkan dosa besar (fahisyah).
Dalam fatwa tersebut juga disebutkan bahwa orientasi seksual terhadap sesama jenis adalah kelainan yang
harus disembuhkan serta penyimpangan yang harus diluruskan.
Pelaku homoseksual, baik lesbian maupu gay, termasuk biseksual dikenakan hukuman hadd dan/atau ta’zir oleh pihak yang berwenang.
Sedangkan pelaku sodomi dikenakan hukuman ta’zir yang tingkat hukumannya maksimal hukuman mati. Aktifitas homoseksual selain dengan cara sodomi (liwath) hukumnya haram dan pelakunya dikenakan hukuman ta’zir.
Sebagai informasi, sebelumnya Kabupaten Garut telah membuat perda tentang anti LGBT berkiatan dengan aturan anti perbuatan maksiat yang diterbirkan pada 3 Juli 2023.
Aturan itu tertuang dalam Perbup Nomor 47 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2008 tentang Anti Perbuatan Maksiat Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Anti Perbuatan Maksiat. [Ln]
