ChanelMuslim.com– Musyawarah Nasional Kedaulatan (Bangsa) Indonesia yang berlangsung 26-27 Oktober 2017 menghasilkan sejumlah pemikiran yang diabdikan untuk kepentingan memperkuat kedaulatan bangsa.
“Kegiatan Munas berhasil mengeksplorasi persoalan-persoalan mendasar bangsa dengan menggunakan Pembukaan Undang-Undang Negara RI Tahun 1945 sebagai acuannya,” kata Sudirman Said, Ketua Institut Harkat Negeri (IHN) sebagai penyelenggara kegiatan Munas Kedaulatan saat menutup kegiatan Munas, Jumat (27/10/2017) siang di Kemayoran, Jakarta.
Sudirman mengemukakan, ada lima pokok bahasan dalam Munas. Pertama, Demokrasi, Hukum dan Pertahanan. Kedua, strategi pembangunan ekonomi, sosial budaya, dan ekologi. Ketiga Manusia Indonesia. Keempat, Kuasa Teknologi – cara baru membeli negara. Dan kelima, Kepemimpinan Nasional – antara prosedur demokrasi dan kepentingan nasional.
Ada tiga tantangan yang terus menjadi perhatian Munas, yakni kesenjangan sosial-ekonomi, kinerja demokrasi dan hukum, yang dipandang belum mampu membawa bangsa kepada pencapaian sebagaimana maksud konstitusi. Serta , kohesi sosial yang terancam, baik sebagai akibat tekanan globalisasi, kinerja ekonomi, politik (demokrasi) dan hukum.
“Atas persoalan-persoalan tersebut, Munas memandang pentingnya suatu usaha bersama. Suatu usaha yang bekerja pada arah mengembalikan tradisi berpikir jangka panjang, mendasar dan komprehensif. Ini dimaksudkan untuk keluar dari jebakan tradisi berpikir pragmatis, dan yang dikendalikan oleh siklus lima tahunan,” lanjut Sudirman.
Kemudian usaha mengembalikan tradisi musyawarah sebagai cara Indonesia dalam mengatasi persoalan-persoalan bangsa. Tradisi saling menyalahkan, saling hujat, merasa paling benar, paling berhak dan cara-cara lain yang sesungguhnya merenggangkan kebersamaan sebagai sebuah bangsa, harus ditinggalkan, dan digantikan dengan tradisi yang sehat, konstruktif dan didasarkan pada misi pengabdian.
Dan berikutnya usaha mengembangkan jaringan pengetahuan, yang ditujukan sebagai wahana komunikasi pengetahuan, dan sekaligus upaya memperkuat perspektif lokal (kedaerahan), sebagai wujud kesadaran baru, bahwa persoalan Indonesia tidak bisa hanya dilihat dari pusat (sentralistik).
Untuk itu, Munas memutuskan membentuk sebuah forum bersama, yang akan menjadi alat untuk menjalankan misi sebagaimana yang tertuang dalam rekomendasi Munas. Rekomendasi dimaksud memuat perspektif baru, strategi dan langkah-langkah.
Kepada tim yang dipimpin oleh Sudirman Said, diberikan mandat untuk mempersiapkan segala sesuatunya yang diperlukan sehingga forum bersama dapat efektif bekerja dan segera dapat memberikan kontribusi dalam upaya kita memperkuat kedaulatan bangsa.
Peserta Munas Kedaulatan Bangsa Indonesia datang dari lebih dari 60 perguruan tinggi, baik swasta maupun negeri, dari seluruh daerah. Narasumber musyawarah adalah para pemikir yang menjaga obyektivitas, kritis namun mampu ikut menawarkan solusi atas problem bangsa. (Mh/Ind)
