MENKO PMK (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan) Indonesia, Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.A.P mengajak Wahdah Islamiyah turut ambil bagian dalam penurunan stunting.
Hal itu diungkapkannya dalam momentum Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Wahdah Islamiyah, Kamis-Ahad (24-27/11/2022) di Aula Asrama Haji Sudiang.
“Kita ingin membangun sektor sumber daya manusia ini mulai dari yang paling hulu. Tidak mungkin kita membangun Indonesia langsung sektor pendidikan tanpa dimulai dari yang paling hulu. Bagian paling hulu ini adalah penanganan stunting,” paparnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan, sebelum anak-anak dididik, pastikan bahwa anak itu sehat.
“Kita juga bisa mendidik dengan baik karena kita sehat,” tambahnya.
Baca Juga: Kemenkop UKM Dorong Penindakan Tegas bagi Pinjol Ilegal Berkedok Koperasi Muhammadiyah
Menko PMK Muhadjir Effendy Ajak Wahdah Islamiyah Ambil Bagian Penurunan Stunting
Menurut Muhadjir, upaya penurunan stunting dimulai sejak remaja.
Remaja terutama bila sudah baligh, memasuki masa haid harus diupayakan agar tidak mengalami anemia.
“Remaja kita harus diberitakan tablet tambah darah,” papar Menko PMK.
Ajakan tersebut disampaikan oleh Menko PMK saat berkesempatan memberi Kuliah Umum pada Mukernas XV Wahdah Islamiyah di Asrama Haji Sudiang, Sabtu (26/11/22).
Pada kesempatan ini, Menko PMK juga mengingatkan Wahdah Islamiyah untuk tidak usah menjadi partai.
“Kalau tidak tergoda menjadi partai, maka lulus nilainya A,” ujarnya diiringi takbir dari hadirin.
Sementara itu, menurut Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dr (H.C) dr Hasto Wardoyo, Sp.OG (K), dalam laman Kompas.com (01/07/2022), menyampaikan bahwa prevalensi atau angka kejadian stunting di Indonesia masih tinggi.
Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021, prevalensi stunting berada di angka 24,4 persen.
Pihaknya pun mencatat ada tujuh provinsi yang melaporkan kasus stunting tertinggi, di antaranya: Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Aceh.[ind]
