ChanelMuslim.com – Anggota Komisi X DPR RI Surahman Hidayat mengingatkan kembali agar DPR dan Pemerintah segera menyelesaikan pembahasan RUU Sistem Perbukuan. Sebab, dengan hadirnya UU tersebut, ada payung hukum yang jelas bagi seluruh pemangku kepentingan industri perbukuan.
“Fraksi PKS menilai kehadiran buku sangat penting bagi peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia,” jelas Surahman dalam memperingati Hari Buku Nasional, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/5/2016).
Menurut Surahman, RUU Sistem Perbukuan setidaknya memiliki 4 (empat) poin krusial. Pertama, RUU ini mengamanatkan Pemerintah Pusat dan Daerah untuk menjadikan buku sebagai produk yang mudah dan murah untuk dijangkau oleh masyarakat. Pemerintah juga diamanatkan untuk menyediakan buku pendidikan gratis untuk tingkat pendidikan dasar, menyediakan kertas khusus untuk buku pendidikan menengah dan tinggi, serta memastikan ketersediaan dan keterjangkauan harga kertas untuk industri perbukuan.
“Selain itu, Pemerintah Pusat dan Daerah juga diamanatkan untuk memfasilitasi pendistribusian buku secara merata sehingga buku dapat pula dinikmati masyarakat terluar, terpencil dan tertinggal. Selain itu, RUU Sistem Perbukuan membebaskan pajak pertambahan nilai buku umum dan pendidikan, serta meniadakan pajak impor buku yang digunakan untuk pendidikan,” jelas Surahman.
Kedua, RUU ini mengamanahkan dibentuknya Dewan Perbukuan yang berfungsi untuk membuat kebijakan serta melakukan pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan sistem perbukuan nasional. Diketahui, Dewan Perbukuan ini terdiri dari 9 orang yang mewakili Pemerintah, Penulis, Penerbit, Percetakan, Distributor, Masyarakat dan Pustakawan.
“Pengawasan atas buku dikhususkan pada buku pendidikan yang bertujuan untuk menjaga kualitas buku dan konten (muatan) buku sehingga beredarnya buku pendidikan dengan konten yang menyimpang tidak terjadi di kemudian hari,” jelas Politikus PKS ini.
Ketiga, RUU Sistem Perbukuan mengamanatkan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah memberikan hak kepada masyarakat yang berkebutuhan khusus dalam memperoleh kemudahan membaca buku sesuai dengan kebutuhannya melalui fasilitas umum yang disediakan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
“Keempat, diatur adanya penghargaan kepada Penulis, Penerjemah, Penyadur, Perancang Grafis, Penyunting, Pembaca Ahli, Penerbit, Percetakan, dan Distributor yang berprestasi,” tambah Surahman.
Dengan adanya kebijakan perbukuan nasional ini, Surahman berharap negara dapat berupaya untuk menjadikan buku mudah diperoleh dan dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat dengan mudah dan tanpa diskriminasi.
“Sehingga, buku benar-benar menjadi teman setia, siapa saja dan di mana pun anda berada,” tandasnya. (nf)
