ChanelMuslim.com- Kisruh kasus yang terjadi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diangkat Majalah Tempo edisi 16-22 September. Tapi, ada yang menarik dari sampul majalah tersebut. Sebuah karikatur gambar mirip Presiden Jokowi dengan bayangan sosok berhidung panjang seperti Pinokio menjadi cover majalah tersebut.
Majalah Tempo tersebut memang membahas kasus di KPK. Mulai dari kehebohan revisi UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK oleh DPR, kontroversi pengangkatan para petinggi KPK yang baru, hingga kritik publik tentang janji Jokowi soal penguatan KPK.
Dikabarkan, karena sampul yang bikin heboh itu, sejumlah relawan Jokowi mendatangi kantor dewan pers. Belasan orang yang menamakan diri relawan Jokowi mania itu memprotes majalah Tempo melalui mediasi dewan pers.
Mereka menuntut agar Tempo menarik majalah edisi itu karena telah melakukan penghinaan terhadap presiden. Selain itu, mereka pun meminta Tempo untuk meminta maaf.
Kritik terhadap sikap Jokowi yang dinilai tidak konsisten terhadap penguatan KPK sebelumnya juga datang dari berbagai guru besar berbagai universitas di tanah air.
Pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti, misalnya menilai bahwa Jokowi ingkar janji dua kali. Hal ini, menurutnya, karena Jokowi menyetujui pembahasan revisi UU KPK No. 30 Tahun 2002.
"Menurut saya, langkah Presiden untuk menyetujui mulai membahas (revisi UU KPK), itu jelas-jelas ingkar janji di dua tempat," kata Bivitri, seperti dilansir laman Kompas.com, Jumat (13/9/2019).
Dua tempat yang dimaksud Bivitri adalah janji Jokowi dalam Nawa Cita yang disampaikannya pada pemilihan presiden 2014 dan visi misi serta debat Pilpres 2019.
Kritik yang tak kalah pedas juga datang dari Tim Peneliti Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari, SH, MH. Ia menilai bahwa keluarnya surat presiden (surpres) tentang revisi UU KPK No. 30 tahun 2002, memperlihatkan bahwa Jokowi bukan hanya ingkar janji, tapi juga berbohong.
Feri menilai, jika memperhatikan visi dan misi Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Pemilu Presiden atau Pilpres 2014 dan 2019 tentang KPK, dalam kondisi saat ini Jokowi tidak hanya ingkar janji tetapi juga berbohong kepada masyarakat Indonesia. Sebab, kata dia, sedari awal revisi UU KPK tersebut tidak akan mungkin terjadi tanpa adanya dukungan Jokowi.
"Jika memperhatikan visi misi 2014 dan 2019, jelas Jokowi tidak hanya ingkar janji tapi juga sudah berbohong. Sedari awal tidak mungkin perubahan UU KPK bisa terjadi tanpa dukungan Jokowi," ungkapnya seperti laman Kompas.com, Sabtu (14/9).
Kisruh tentang KPK ini akhirnya tidak hanya menuai kritik publik ke DPR. Kini, kritik sudah bergulir ke presiden. (Mh)
