PULAU Rempang tiba-tiba menjadi isu nasional di pertengahan September ini. Magnitudnya bahkan mengalahkan isu copras-capres di tahun politik.
Apa yang terjadi di Pulau Rempang? Pulau indah seluas sekitar 165 kilometer ini dijadikan pemerintah sebagai PSN atau proyek strategis nasional. Dikabarkan sudah ada kesepakatan dengan Xinyi, investor dari Cina yang nilai investasinya sekitar 175 trilyun rupiah.
Nama proyek yang dipublikasikan ke khalayak di pulau yang terletak di selatan Pulau Batam ini disebut sebagai Eco City. Sebuah nama yang terdengar begitu ramah dan nyaman dengan lingkungan.
Melalui Eco City, investor akan membangun pabrik kaca dan solar panel di pulau ini. Pabrik akan mengolah pasir kuarsa dan silika yang diambil dari Kepulauan Riau untuk dijadikan kaca dan solar panel.
Kebutuhan lahan yang akan dibangun pabrik oleh Xinyi seluas 1.154 hektar dengan penyerahan lahan bersifat clean and clear selama 30 hari. Perjanjian kerja sama investasi ini ditandatangani pada Juli 2023 di Cina.
Persoalannya menjadi lain ketika clean and clear tadi ditanggung oleh warga pribumi Pulau Rempang. Sebanyak 7.500 penduduk akan direlokasi ke tempat lain.
Pasalnya, penduduk Rempang bukan pendatang apalagi sebagai penyerobot lahan seperti yang dimunculkan ke media. Mereka adalah penduduk asli Melayu yang sudah menempati pulau itu sejak abad ke-18. Jauh sebelum Indonesia merdeka.
Mereka juga ikut mengusir penjajah Belanda. Dan pada masa kampanye tahun 2019 lalu, Jokowi juga menjanjikan kepada mereka untuk memberikan sertifikat tanah paling lama tiga bulan.
Tidak heran jika hasil pemilu di tahun itu, kemenangan Jokowi di kawasan tersebut sebesar 80 persen.
Kini, konflik dari clean and clear investor di Rempang sudah terlanjur terjadi. Bahkan terjadi dua kali dengan korban luka-luka di dua belah pihak: warga dan aparat.
Reaksi dari berbagai pihak di tanah air pun begitu keras. Antara lain dari Ormas Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama yang tidak menyetujui pengambilalihan lahan secara paksa.
Isu ini menjadi sensitif ketika menyeret-nyeret warga suku Melayu yang akan digusur dari tanahnya sendiri.
Pertanyaan yang masih menyisa di publik adalah masihkah tenggat satu bulan hingga 28 September tetap berlaku untuk pengosongan pulau Rempang. Hal ini karena perkiraan dampak sosial dan keamanan yang mungkin muncul begitu besar. [Mh]
