DIREKTORAT Jenderal Pajak (DJP) akan terus mengintegrasikan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk bisa digunakan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Hal ini diungkapkan Dian Anggraeni Penyuluh Pajak Ahli Madya DJP dalam sosialisasi event BCA Syariah dengan tema “Implikasi NIK menjadi NPWP bagi Pengusaha” secara virtual Kamis, (08/09/2022).
Baca Juga : Peningkatan UMKM Berperan Penting dalam Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia
Integrasi NIK, NPWP Lama Masih Berlaku Hingga Akhir 2023
Dian mengatakan, masa transisi NIK jadi NPWP ini berlangsung hingga akhir tahun depan sehingga penggunaan NPWP 15 digit masih berlaku selama proses tersebut.
Maka NPWP Wajib Pajak Lama untuk Orang Pribadi Penduduk harus melakukan pemadanan dengan data kependudukan, dan mengklarifikasi kepada Wajib Pajak untuk data yang belum valid.
“Bagi yang belum valid dan tidak melakukan perubahan data sehingga menjadi data valid, maka NPWP format 15 digit hanya dapat digunakan sampai dengan 31 Desember 2023,” ujarnya.
Sedangkan Wajib Pajak Badan, Instansi Pemerintah dan Orang Pribadi bukan penduduk harus menambah angka “0” di depan NPWP Lama menjadi format 16 digit.
Untuk Wajib Pajak Cabang diberikan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU) dan diberikan NPWP format 15 digit.
Seluruh NPWP dengan format lama masih bisa digunakan sampai dengan 31 Desembar 2023.
Ketentuan mengenai pencantuman NPWP dengan format 15 digit dan terbit sebelum 1 Januri 2024 tetap berlaku dan tidak diperlukan pembetulan ataupun penggantian.
Baca Juga : Pemerintah Harus Lindungi Rakyat dari Efek Kenaikan Pajak, BBM dan Harga-Harga
Format Baru NPWP
Penggunaan format baru Nomor Pokok Wajib Pajak kini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022.
Berdasarkan PMK tersebut, Dian Anggraeni menjelaskan bahwa ada tiga format baru NPWP. Format baru NPWP ini sudah berlaku mulai tanggal 14 Juli 2022.
Pertama, untuk wajib pajak orang pribadi (WP OP) yang merupakan penduduk menggunakan NIK. Penduduk adalah warga Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
Kedua, bagi WP OP bukan penduduk, wajib pajak badan, dan wajib pajak instansi pemerintah menggunakan NPWP format 16 (enam belas) digit.
Ketiga, bagi wajib pajak cabang menggunakan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU).
“Dengan ketentuan sampai dengan 31 Desember 2022 NIK dan NPWP dengan format 16 digit dilakukan pada layanan administrasi perpajakan secara terbatas,” kata Dian Anggraeni.
Dian mengatakan, Penggunaan NIK sebagai NPWP baru akan berlaku menyeluruh pada 1 Januari 2024
“Per 1 Januari 2024 seluruh layanan administrasi perpajakan dan layanan lain yang membutuhkan NPWP, sudah menggunakan NPWP dengan format baru,” pungkasnya.
[wmh]
