ChanelMuslim.com – Larangan Israel yang berlaku sejak 2003 terhadap warga Arab dan penduduk Israel yang memperpanjang hak mereka kepada pasangan Palestina mereka berakhir pada hari Selasa setelah anggota parlemen gagal memperpanjang tindakan kontroversial tersebut.
Baca juga: Protes Larangan Israel, Gereja di Palestina Kumandangkan Azan
Permintaan Perdana Menteri Naftali Bennett untuk memperpanjang larangan itu telah memecah koalisinya yang berbeda dengan sayap kiri Yahudi dan konservatif Arab yang sangat menentang.
Dalam pemungutan suara Selasa pagi, parlemen mengikat 59 suara menjadi 59, yang berarti tindakan itu batal.
Hasilnya menggarisbawahi komando koalisi Bennett yang mayoritas tipis di parlemen dengan 120 kursi.
Delapan partai dalam koalisi dipersatukan oleh sedikit tetapi permusuhan bersama mereka dengan pemimpin oposisi Benjamin Netanyahu, yang mereka singkirkan dari jabatan perdana menteri bulan lalu setelah rekor 12 tahun berturut-turut berkuasa.
Larangan yang pertama kali diberlakukan selama intifada Palestina kedua, atau pemberontakan, telah dibenarkan oleh para pendukungnya dengan alasan keamanan tetapi para kritikus mencemoohnya sebagai tindakan diskriminatif yang menargetkan minoritas Arab Israel.
Larangan itu telah menyebabkan komplikasi tanpa akhir bagi warga Palestina yang tinggal di seluruh Israel dan wilayah yang telah didudukinya sejak 1967.
Sejumlah besar dari mereka yang terkena dampak tinggal di Yerusalem timur yang dianeksasi dan karena itu memiliki tempat tinggal Israel, tanpa harus menjadi warga negara negara Yahudi.
Dalam protes terhadap tindakan di luar parlemen pada hari Senin, beberapa menceritakan kesulitan mencari izin untuk bergabung dengan pasangan mereka, atau risiko memasuki wilayah Israel tanpa izin.
Ali Meteb mengatakan kepada AFP bahwa istrinya yang tidak memiliki hak tinggal di Israel telah mengurung keluarganya di “penjara terus-menerus.”
“Saya meminta hak-hak yang negara berutang kepada kami … agar istri saya memiliki ID Israel, hak tinggal dan kebebasan bergerak,” katanya.
Jessica Montell, kepala Hamoked, sebuah kelompok hak asasi manusia Israel yang memberikan layanan hukum kepada warga Palestina, mengatakan “puluhan ribu keluarga dirugikan oleh undang-undang ini.”[ah/arabnews]
