ChanelMuslim.com- Malin Kundang merupakan cerita rakyat Sumatera Barat tentang anak yang durhaka kepada ibunya. Malin Kundang pun akhirnya celaka. Bagaimana dengan Malin Kundang Reformasi?
Perpolitikan tanah air masih dalam gonjang-ganjing penundaan pemilu. Sepertinya, upaya-upaya untuk menunda pemilu masih terus bergulir.
Berbagai trik dimainkan. Mulai dari isu tiga periode, penundaan pemilu, dan lainnya. Pendek kata, rezim ini tidak boleh berakhir di tahun 2024.
Tentang isu penundaan pemilu pun banyak konsiderannya. Ada yang katanya aspirasi rakyat. Ada perang Rusia Ukraina. Ada wabah yang masih membahayakan. Dan ada juga karena alasan tidak cukup dana.
Meski suara penolakan disuarakan banyak pihak, trik-trik lain sepertinya masih akan bergulir. Pengamat hukum, Bivitri Susanti, bahkan menganalisis, puncak dari segala trik ini akan terjadi pada bulan Agustus 2022.
Bersamaan dengan sidang tahunan MPR bulan Agustus tahun 2022, menurutnya, akan berlangsung amandemen Undang-undang Dasar 1945.
Semudah itukah? Rasanya tidak juga. Ada beberapa alasan kenapa amandemen tentang masa jabatan presiden akan banyak penolakan dari berbagai elemen rakyat.
Pertama, amandemen dilakukan untuk kepentingan rezim yang berkuasa. Berbeda jika kepentingannya untuk yang setelahnya. Maka hal itu akan berjalan biasa.
Jika kepentingannya untuk rezim yang berkuasa, akan ada preseden buruk untuk kepastian hukum tentang masa jabatan presiden. Siapa yang jamin kalau masa penundaan berakhir, tidak ada lagi penundaan yang berikutnya.
Kedua, salah satu agenda besar reformasi adalah membatasi masa jabatan presiden. Orde Lama mengakali masa jabatan presiden hingga seumur hidup. Orde Baru mengakali masa jabatan presiden bisa dilanjutkan dan terus dilanjutkan.
Jika tentang pembatasan masa jabatan presiden ini yang diotak-atik, itu artinya pengkhianatan terhadap amanah reformasi. Politisi Partai Demokrat bahkan menyebutnya sebagai Malin Kundang Reformasi.
Ketiga, hiruk pikuk amandemen UUD 45 dirasakan rakyat bukan yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan rakyat saat ini adalah ketersediaan sembako dengan harga normal.
Bayangkan, elitnya sengit berdiskusi tentang amandemen sementara rakyat berpanas-panasan antre minyak goreng. Itu pun hanya untuk mendapatkan 2 liter saja.
Padahal, saat ini bukan hanya minyak goreng yang menjadi masalah. Berbagai kebutuhan pokok lainnya harganya sudah merangkak naik. Sementara pendapatan ekonomi rakyat terus menurun.
Jika isu penundaan pemilu ini terus dipaksakan, bukan tidak mungkin, akan terjadi benturan dua arus kepentingan. Antara kepentingan besar rakyat dengan kepentingan segelintir elit.
Sudahi isu penundaan ini. Jangan sampai ada anggapan bahwa rezim ini tak ubahnya seperti Malin Kundang Reformasi. [Mh]
