ChanelMuslim.com – Dengan pertimbangan untuk melaksanakan sebaik-baiknya tugas Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan negara dalam rangka mewujudkan tujuan nasional, Presiden Joko Widodo memandang perlu membentuk Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024, dan mengangkat Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024.
Atas pertimbangan tersebut, pada 23 Oktober 2019, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 113/P/2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024.
Butir KESATU Keppres tersebut menyebutkan, membentuk Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024, yaitu:
1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
4. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
5. Kementerian Sekretariat Negara;
6. Kementerian Dalam Negeri;
7. Kementerian Luar Negeri; 8. Kementerian Pertahanan; 9. Kementerian Agama; 10. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 11. Kementerian Keuangan; 12. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 13. Kementerian Kesehatan; 14. Kementerian Sosial; 15. Kementerian Ketenagakerjaan; 16. Kementerian Perindustrian; 17. Kementerian Perdagangan; 18. Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia; 19. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 20. Kementerian Perhubungan; 21. Kementerian Komunikasi dan Informasi. 22. Kementerian Pertanian; 23. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 24. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 25. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; 26. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; 27. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 28. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; 29. Kementerian Badan Usaha Milik Negara. 30. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; 31. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; 32. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 33. Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional; dan 34. Kementerian Pemuda dan Olahraga
[gambar1]
Diktum Kedua Keppres tersebut mengangkat nama-nama menteri untuk memimpin kementerian dimaksud, yaitu:
1. Mahfud MD, Menko Polhukam;
2. Airlangga Hartarto, Menko Perekonomian;
2. Muhadjir Effendy, Menko PMK;
4. Luhut B. Pandjaitan, Menko Kemaritiman dan Investasi.
5. Pratikno, Menteri Sekretaris Negara;
6. Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri;
7. Retno L.P. Marsudi, Menteri Luar Negeri;
8. Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan;
9. Jenderal TNI (Purna) Fahrul Razi;
10, Yasonna H. Laoly, Menteri Hukum dan HAM;
11. Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan; 12. Nadiem Makarin, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
13. Dr. Terawan Aguspuranto, Menteri Kesehatan.
14. Juliari Batubara, Menteri Sosial;
15, Ida Fauziah, Menteri Ketenagakerjaan;
16. Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perindustrian;
17. Agus Suparmanto, Menteri Perdagangan;
18. Arifin Tasrif, Menteri ESDM;
19, Basuki Hadimuljono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
20.Budi Karya Sumadi, Menteri Perhubungan; 21. Johny G. Plate, Menteri Komunikadi dan Informasi.
22. Syahrul Yasin Limpo, Menteri Pertanian; 23. Siti Nurbaya Bakar, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
24. Edhy Pramono, Menteri Keluatan dan Perikanan;
25. Abdul Halim Iskandar, Menteri desa, PDTT dan Transmigrasi;
26. Sofyan Jalil, Menteri ATR dan Kepala BPN;
27. Suharso Monoarfa, Menteri PPN/Kepala Bappenas;
28. Tjahjo Kumolo, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
29. Erick Thohir, Menteri BUMN;
30. Teten Masduki, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah,
31. Wishnutama Kusbandio, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
32. Gusti Ayu Bintang Darmawati, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
33. Bambang Brodjonegoro, Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional; dan
34. Zainudin Amala, Menteri Pemuda dan Olahraga.
“Keputusan Presiden ini mulai berlaku sejak saat pelantikan,” bunyi diktum KETIGA Keputusan Presiden Nomor 113/P/2019 itu.
Selamat bertugas dalam mengemban amanah. [jwt/setkab]
