PROGRAM pengentasan kemiskinan yang dilakukan pemerintah selama ini dinilai belum efektif. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan Anis Byarwati, Rabu (17/05/2023).
Dalam keterangan tertulisnya, Anis mengomentari bahwa program yang dilakukan pemerintah belum mencapai sasaran secara tepat dan langsung.
“Saya mengingatkan, di lapangan, program-program pengentasan kemiskinan banyak yang tidak tepat sasaran, bahkan data yang digunakan banyak yang kurang tepat sasaran,” kata Anis.
Sementara, menurutnya, di sisi lain, kita ketahui bahwa target pemerintah sangat ambisius.
Dikutip dari Bank Dunia, kemiskinan ekstrem Indonesia ‘hanya’ tinggal 1,5%. Namun, Anis mencatat, perhitungan yang digunakan masih menggunakan asumsi Purchasing Power Parity (PPP) US$ 1,9 per kapita per hari.
“Sementara saat ini, World Bank sudah menggunakan asumsi PPP sebesar US$ 2,15 per kapita per hari,” tambah Anis.
Ia mengapresiasi pencapaian pengentasan kemiskinan ekstrem di Indonesia dalam 20 tahun terakhir. Akan tetapi, jika menggunakan asumsi terbaru, tentu angka kemiskinan ekstrem Indonesia bertambah.
Baca Juga: Pengentasan Pengangguran ala LAZ Al-Azhar
Program Pengentasan Kemiskinan Pemerintah Dinilai Belum Efektif
“Kita ingin Pemerintah responsif dan menyiapkan program pengentasan kemiskinan ekstrem lebih fokus dan tepat sasaran,” ungkap Wakil Ketua BAKN DPR RI ini.
Fokus pemerintah, usul Anis, masih mencakup sektor rumah tangga yang secara ekonomi tidak aman, yang rentan jatuh kembali ke dalam kemiskinan.
Di lain pihak, Bank Dunia juga menaikkan ketentuan batas untuk kelas penghasilan menengah ke bawah (lower middle-income class).
Batas kelas penghasilan menengah ke bawah dinaikkan dari US$3,20 menjadi US$3,65 per orang per hari.
“Sekiranya batas kelas penghasilan menengah bawah dinaikkan seperti saran Bank Dunia dari US$ 3,2 menjadi US$ 3,65 per kapita per hari, maka akan terlihat penduduk sangat rentan secara ekonomi,” kata Anis.
Menurutnya, apabila terjadi guncangan seperti pandemi atau kondisi ekonomi lainnya, mereka dengan cepat jatuh di bawah garis kemiskinan.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020 – 2024 menetapkan target penurunan tingkat kemiskinan antara 7% hingga 6,5%, atau 18,34 juta sampai 19,75 juta penduduk pada akhir tahun 2024.
“Per September 2022, BPS mencatat jumlah penduduk miskin mencapai sebesar 26,36 juta atau 9,57% artinya masih jauh dari target 7%,” tambahnya.
Bahkan, ia mencatat, angka kemiskinan di 14 provinsi masih berada di atas rata-rata nasional.[ind]
