ChanelMuslim.com- Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Agama melalui Badan Litbang dan Diklat mengenai sikap pelaku usaha kecil terhadap UU Nomor 33 Tahun 2016 tentang Jaminan Produk Halal yang dilakukan ditemukan dua hal, salah satunya yakni saat ini pelaku usaha yang melakukan sertifikasi masih jauh lebih sedikit dibandingkan jumlah produk yang dihasilkan, padahal berdasarkan UU JPH tersebut, setiap produk yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia harus sudah bersertifikasi halal. Hal tersebut disampaikan oleh Kabalitbang dan Diklat Abd Rahman Masud.
“Padahal, disebutkan dalam UU tersebut bahwa kewajiban bersertifikat halal atas produk yang beredar di Indonesia berlaku hingga 5 tahun sejak UU ini diundangkan,” terang Abd Rahman Masud saat memberikan pengantar sekaligus membuka seminar hasil penelitian tentang sikap pelaku usaha kecil terhadap UU Nomor 33 Tahun 2016 di Jakarta, Rabu (4/5) seperti disiarkan laman Kementerian Agama RI.
Penelitian yang bersifat mixmethod ini dilakukan pada 24 provinsi pelaku usaha kecil sebagai sampel, 18 Provinsi sebagai penelitian kuantitatif, dan 6 provinsi penelitian kualitatif.
Mas’ud berharap, dalam seminar hasil penelitian ini kiranya dapat menghasilkan regulasi terkait UU JPH yang ada, sebab, Kemenag khususnya Balitbang dan Diklat sangat mendukung adanya BPJH segera dibentuk, agar produk yang dijual masyarakat mendapat jaminan kehalalannya.
“Tindaklanjutnya regulasi akan diajukan kepada Menag,” kata Masud.
Sementara itu, sebagai pembicara dari Komisi VIII DPR RI Ledia Hanifa Amaliah menyampaikan bahwa hasil penelitian ini perlu disosialisasikan, karena penelitan ini penting.
“Sebab, ada juga ditemukan bahwa masih banyak sebagian produsen mencari bahan makanan murah dan mudah, belum memperhatikan thoyyib nya,” ujar Ledia.
Selain hasil kajian di atas, ditemukan sejumlah catatan lain :
1. Harus ada peningkatan pengetahuan kepada pelaku usaha agar mereka mau melakukan sertifikasi halal
2. Tingkat afeksi (setuju) dari pelaku usaha kecil terhadap UU JPH relatif tinggi, dengan besaran rerata afeksi sebesar 72,66 persen.
3. Kemauan (Konasi) pelaku usaha untuk melaksanakan aturan UU JPH, terhadap sertifikasi halal hasil produknya masih rendah, ini bisa dimungkinkan karena biaya sertifikasi halal masih dianggap sebagai beban bagi para pelaku usaha, dan sertifikasi halal bagi sebagian pelaku usaha masih dianggap sebagai kewajiban keagamaan.
(jwt)
