ChanelMuslim.com – Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi, Fatmah Hanum, menyatakan anti pornografi dan anti porno aksi sudah memiliki kekuatan hukum sayangnya respons Pemerintah Daerah lemah.
Hal tersebut diungkapkan politisi perempuan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menanggapi pemberitaan masif diberbagai media terkait darurat pornografi di Kabupaten Bekasi.
“Anti pornografi dan anti pornoaksi di Indonesia sudah memiliki kekuatan hukum melalui UU 44 tahun 2008 untuk menjawab semua permasalahan yang meresahkan masyarakat ini, hanya saja respon implemetasinya amat kurang dari pemerintah. Sehingga masyarakat banyak kurang peka dan responsif terhadap perilaku ini,” kata Fatmah dihubungi, Ahad (11/11/2018)
Menurut Fatmah, bila dirunut maraknya perilaku porno baik grafis maupun aksinya (penyebar luasan) berdampak dalam kehidupan modern teknologi digital saat ini justru masyarakat tidak siap yang mengakibatkan terjadi pergeseran nilai atau norma dalam kehidupan di masyarakat.
Dicontohkannya, dulu ada budaya habis ‘Maghrib Mengaji’ di Mushola atau di rumah Guru Ngaji prosesnya penanaman nilai-nilai ke-Islaman yang kuat.
“Sekarang frekuensi ngaji tidak seimbang dengan frekuensi ajakan porno yang makin massif dan meluas hingga tidak terpantau karena sampai di ujung jari kita semua,” ungkapnya.
Dinilainya, masyarakat mulai berubah ke arah individualistis dan apatis, serta nyambung dengan semua kondisi.
“Sebab itu diperlukan regulasi sampai ke tingkat daerah bahkan desa, sampai RT/RW untuk dibuat regulasi, bahasa Undang-undangnya bernama Satgas tapi tidak jelas keberadaannya,” ujarnya.
Ditegaskannya, persoalan ini pemerintah lah yang harus dituntut sebagai pemegang kendali tertinggi. Pemerintah ini harus punya good will untuk masalah ini tetapi masyarakat mesti bergerak, di antaranya dengan membuat kesepakatan bersama di lingkungan mereka tinggal untuk menjadi satgas melekat di rumah.
“Di lingkungan dan pemerintah daerah menyambut dengan Perda-perda yang mendukung hal ini,” tuturnya.
Lebih lanjur Fatmah mengatakan, untuk Kabupaten Bekasi sudah ada Perda penyelenggaraan pariwisata tentang pelarangan beroperasinya tempat hiburan malam (THM) yang dapat menjadi penyedia atau lokalisasi praktek prilaku pornografi dan pornoaksi maunpun porsitusi serta narkoba.
“Insya Allah, tahun 2019 DPRD Kabupaten Bekasi akan membahas tentang Perda penyakit masyarakat (penyakit sosial) untuk menyikapi maraknya pornografi dan pornoaksi,” tutupnya. (Ilham)
