ChanelMuslim.com – Menteri Hak Asasi Manusia Pakistan pada hari Sabtu kemarin memberikan pengecualian kepada Ketua PBB Antonio Guterres yang menyebut kekerasan saat ini di Timur Tengah sebagai “konflik”, dengan mengatakan bahwa kekerasan tersebut adalah “pembantaian”.
Baca juga: Jamaat-e-Islami Pakistan Serukan Hari Solidaritas Palestina
“Dengan hormat kepada sekjen PBB yang terhormat ini bukan konflik tetapi pembantaian oleh kekuatan pendudukan & PBB perlu menegakkan tanggung jawabnya untuk melindungi rakyat Palestina dari terorisme negara Israel,” kata Shireen Mazari di Twitter.
“Ingat Chapter VII dari Piagam PBB!” Dia menambahkan, mengacu pada bagian dokumen yang memungkinkan Dewan Keamanan PBB untuk menentukan adanya ancaman terhadap perdamaian, atau tindakan agresi, dan untuk mengambil tindakan militer serta non-militer untuk memulihkan perdamaian dan keamanan internasional.
Sebeumnya pada hari Jumat, Guterres menyerukan adanya de-eskalasi dan penghentian permusuhan di Gaza dan Israel.
“Saya mengimbau agar segera meredakan dan menghentikan permusuhan di Gaza dan Israel. Terlalu banyak warga sipil tak berdosa telah tewas. Konflik ini hanya dapat meningkatkan radikalisasi dan ekstremisme di seluruh wilayah,” katanya dalam tweet.
Serangan Israel di Jalur Gaza yang diblokade menewaskan delapan lagi warga Palestina Sabtu pagi, menjadikan jumlah korban tewas menjadi 139, bersama dengan 950 lainnya terluka, menurut Kementerian Kesehatan Gaza.
Enam anak dan dua wanita dibunuh oleh pasukan Israel dalam serangan terbaru di sebuah kediaman.
Ketegangan meningkat di lingkungan Sheikh Jarrah di Yerusalem Timur dan di Masjid Al-Aqsha sejak bulan suci Ramadan, ketika pasukan dan pemukim Israel menyerang warga Palestina.
Ketegangan menyebar dari Yerusalem Timur ke Gaza setelah kelompok perlawanan Palestina di sana bersumpah untuk membalas serangan Israel di Masjid Al-Aqsha dan Sheikh Jarrah jika serangan Israel tidak dihentikan.
Israel menduduki Yerusalem Timur, tempat Al-Aqsha berada, selama perang Arab-Israel 1967. Israel mencaplok seluruh kota pada tahun 1980, sebuah tindakan yang tidak pernah diakui oleh komunitas internasional.[ah/memo]