ChanelMuslim.com – Organisasi hak asasi manusia Palestina pada hari Ahad lalu menyatakan harapan mereka bahwa penyelidikan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) terhadap kemungkinan kejahatan perang Israel di wilayah Palestina akan dimulai sebelum akhir bulan ini.
Hal ini terjadi saat konferensi pers yang diadakan oleh Pusat Hak Asasi Manusia Palestina (PCHR), Pusat Hak Asasi Manusia Al Mezan, dan Yayasan Al-Haqq (LSM) di Gaza.
Raji Sourani, direktur PCHR yang berbasis di Gaza, mengatakan: “Kami berharap dapat memulai hubungan perikatan hukum kami dengan Pengadilan Kriminal Internasional sebelum akhir bulan ini.”
Menurut para ahli hukum, istilah “perikatan hukum” mengacu pada permulaan pengadilan untuk melakukan penyelidikan, termasuk memeriksa apakah tuntutan hukum dapat diterima dan mengumpulkan informasi tentang hal itu.”
Sourani menambahkan bahwa sejumlah organisasi hak asasi manusia membentuk koalisi untuk mendokumentasikan kejahatan perang yang secara sadar dilakukan oleh Israel selama agresi di Gaza pada tahun 2014, untuk meminta pertanggungjawaban pendudukan atas kejahatannya di hadapan Pengadilan Kriminal Internasional.
Dia menjelaskan bahwa keputusan pengadilan untuk membuka penyelidikan datang setelah menjadi sasaran tekanan besar dari Amerika Serikat dan Israel.
Issam Younis, direktur Pusat Hak Asasi Manusia Al-Mezan yang berbasis di Gaza, mengatakan bahwa keputusan pengadilan untuk membuka penyelidikan adalah masalah penting, yang telah lama ditunggu oleh Palestina. “kami menganggap pengadilan sebagai pilihan terakhir kami,” tegas Younis.
“Para korban tidak bisa dibiarkan menderita tanpa meminta pertanggungjawaban pelakunya,” tambah Younis.
Shawan Jabareen, presiden Yayasan Al-Haqq (berkantor pusat di Ramallah), menyatakan selama partisipasinya melalui Zoom: “Ada kekhawatiran atas kemungkinan upaya untuk menghentikan penyelidikan oleh Dewan Keamanan PBB karena tekanan internasional.”
Jabareen meminta kepemimpinan Palestina (PA) untuk tidak menyerah pada pemerasan dan tekanan, mendesaknya untuk memisahkan upaya politik dan tindakan hukum.
Pada 3 Maret, Jaksa Penuntut ICC Fatou Bensouda mengumumkan dimulainya penyelidikan resmi atas kemungkinan kejahatan perang di wilayah Palestina.
Keputusan itu disambut baik oleh PA, meskipun ada kecaman keras dari Israel, dan penolakan Amerika Serikat atas langkah ini.[ah/memo]
