ChanelMuslim.com – Hampir tiga juta orang minoritas Muslim Moro di wilayah Mindanao, Filipina selatan, tengah menjalani referendum yang akan memberikan mereka kendali otonomi lebih besar terhadap kawasan tersebut.
Jika lebih banyak yang memilih 'ya', Wilayah Otonomi Bangsamoro di Muslim Mindanao (BARMM) praktis akan menggantikan Wilayah Otonomi di Muslim Mindanao (ARMM) yang ada saat ini.
Kewenangan yang melekat pada wilayah BARMM jauh melebihi ARMM. Kantor berita Reuters mencatat suara mayoritas 'ya' akan memindahkan wewenang eksekutif dan legislatif ke daerah tempat 120.000 orang tewas dalam konflik selama empat dekade itu.
Di bidang hukum, pengadilan syariah akan dibuka di wilayah tersebut.
Kekuatan fiskal sebesar US$950 juta (Rp13,5 triliun) dalam wujud dana pembangunan juga akan mengalir selama 10 tahun mendatang, belum termasuk pendapatan pajak yang dihasilkan di wilayah Mindanao.
Pemerintah pusat akan tetap menangani bidang pertahanan, keamanan, kebijakan luar negeri, kebijakan moneter, serta menunjuk pemerintahan transisi yang diatur oleh Front Pembebasan Islam Moro (MILF)—kelompok separatis yang diprediksi bakal mendominasi pemerintahan setempat setelah pemilu 2022.
"Kami yakin suara 'ya' akan menang. Jika tidak ada manipulasi, tidak ada intiminasi, suara setuju akan luar biasa besar," kata kepala MILF, Murad Ebrahim, kepada CNN Philippines.
Referendum ini akan diselenggarakan dalam dua putaran. Putaran pertama digelar di wilayah ARMM saat ini yang mencakup Basilan, Lanao del Sur, Maguindanao, Sulu, dan Tawi-Tawi.
Putaran kedua diadakan pada 6 Februari di Lanao del Norte (kecuali Iligan City) dan enam kotapraja di Cotabato yang mungkin ingin bergabung dengan BARMM.
Namun, jika hasil referendum putaran pertama mayoritas 'tidak', maka putaran kedua tidak perlu digelar, sebut James Jimenez selaku juru bicara Komisi Pemilihan Umum Filipina kepada surat kabar the Inquirer.
Pertanyaan pada kertas suara ditulis dalam bahasa Filipina dengan terjemahan bahasa Arab di kawasan tempat bahasa Arab umum digunakan.
Proses referendum ini dijaga oleh sekitar 20.000 polisi dan tentara, di tengah kekhawatiran ada kelompok bersenjata yang ingin menggunakan kekerasan guna mengacaukan pemungutan suara.
Kelompok perlawanan muslim telah lama memperjuangkan otonomi di Mindanao, yang mereka anggap sebagai tanah leluhur sejak para pedagang Arab tiba di sana pada abad ke-13.
Wilayah Otonomi Bangsamoro di Muslim Mindanao (BARMM) yang diperjuangkan lebih besar dari Wilayah Otonomi di Muslim Mindanao (ARMM) yang ada saat ini.[ah/bbc]
