MEMOTONG akar kemiskinan, ditulis oleh Fidiyarini Partiwi, M.Si, M.E. (Pengurus PP Salimah). Kita sering kali sibuk mencari penyelamat ekonomi berdasarkan tren luar, tanpa sadar bahwa cetak biru terbaik untuk memotong akar kemiskinan sebenarnya sudah lama tertitip di rahim sejarah kita sendiri, menunggu untuk dijemput pulang kembali.
Sistem ekonomi hari ini sedang tidak baik-baik saja, dan kita semua merasakannya langsung di rumah, lewat harga sembako yang tak ramah, bahan bakar yang naik diam-diam, dan kecemasan finansial yang akut setiap awal bulan. Kita sering kali sibuk mencari solusi ke luar dan melirik berbagai istilah tren ekonomi baru, tanpa sadar bahwa obat sejati untuk menenangkan kecemasan di meja makan rumah kita sebenarnya sudah lama ada di rahim sejarah bangsa sendiri.
Cobalah tengok sekeliling kita. Saat melihat warga bahu – membahu membersihkan lingkungan, gotong – royong membangun jembatan, bapak-bapak guyub menjaga pos siskamling atau ibu-ibu saling bekerja sama menyiapkan konsumsi bahkan memasak untuk yang berduka-cita, kita tahu kebersamaan adalah urat nadi yang membuat masyarakat kita selalu kuat menghadapi kesulitan.
Namun, sebuah tanya besar muncul: mengapa indahnya gotong royong itu seolah berhenti di gerbang pos ronda dan tidak masuk ke urusan mencari nafkah keluarga? Mengapa dalam urusan perut, masyarakat kecil justru dibiarkan berjuang dan cemas sendirian?
Baca juga: Kemiskinan dan Kekufuran
Memotong Akar Kemiskinan
Menyambut Hari Koperasi ini, saatnya kita me-refresh kembali kiblat pemikiran yang sempat terputus. Puluhan tahun lalu, Mohammad Hatta sudah menangkap keajaiban jiwa gotong royong Nusantara itu untuk diangkat menjadi sebuah sistem ekonomi formal yang sah.
Inilah the genuine thought, merupakan sebuah pemikiran murni dari Bung Hatta sekaligus warisan otentik yang hanya dimiliki oleh bangsa ini. Sebuah solusi alternatif utama yang didesain bukan sekadar sebagai tempat simpan pinjam biasa, melainkan sebuah strategi rahasia yang ampuh untuk memotong akar kemiskinan langsung dari bumi Indonesia. Bagaimanakah cara kerja sistem asli kita ini dalam menyelamatkan dapur kita hari ini?
Menatap Dapur Kita: Mengapa Kecemasan Ini Terus Ada?
Sebagai ibu-ibu atau kepala keluarga yang setiap hari berhadapan dengan dompet, kita sering kali merasa bersalah jika uang bulanan habis tak tersisa. Kita merasa kurang pintar berhemat atau kurang jeli mencari diskonan. Padahal, kalau mau jujur melihat ke luar rumah, masalahnya jauh lebih besar dari sekadar catatan belanjaan kita.
Sistem ekonomi di sekeliling kita saat ini bergerak terlalu dingin, hanya berpusat pada siapa yang punya modal paling besar (capital-centered). Dalam sistem seperti ini, masyarakat kecil sering kali dipaksa hanya menjadi penonton atau pembeli akhir yang harus menerima berapa pun harga yang dipatok pasar.
Ketika harga pangan melonjak, solusi cepat yang sering kita lihat adalah pembagian bantuan sosial (bansos) atau sembako gratis. Tentu saja, bantuan ini sangat menolong. Namun, mari kita renungkan sejenak: bansos hanya bisa meredakan rasa lapar untuk hari ini atau esok hari. Ia tidak dirancang untuk memotong akar kemiskinan, apalagi menjamin masa depan sekolah anak-cucu kita. Rakyat tidak butuh sekadar diberi ikan terus-menerus, rakyat butuh wadah bersama untuk memiliki “kolam ikannya” sendiri.
Rapor Merah di Lapangan: Mengapa Rakyat Enggan Melirik Koperasi?
Namun, begitu mendengar kata “koperasi”, apa yang pertama kali terlintas di benak kita? Sebagian besar dari kita mungkin akan langsung teringat pada papan nama kusam di sudut jalan, ruang administrasi yang berdebu, atau yang lebih buruk: trauma kasus investasi bodong yang berkedok koperasi simpan pinjam.
Kita tidak boleh menutup mata dari potret buram ini. Berdasarkan data resmi yang dirilis oleh Kementerian Koperasi dan UKM, realitas koperasi kita memang sedang mengalami penyaringan yang sangat ketat. Dari total sekitar 130.000 unit koperasi yang terdaftar di Indonesia, hanya sekitar 60% yang berstatus aktif dan rutin menggelar Rapat Anggota Tahunan (RAT). Sisanya? Lebih dari 40.000 unit koperasi terpaksa dibubarkan atau berstatus “mati suri” karena salah urus, kepengurusan yang tidak transparan, atau kehilangan kepercayaan dari anggotanya sendiri.
Stigma “jadul” dan manajemen yang serba manual membuat koperasi kita sering kali kalah gesit dibandingkan dengan penyedia pinjaman digital modern (fintech) yang bisa cair dalam hitungan menit—meski dengan bunga yang mencekik. Banyak koperasi yang terjebak hanya sebagai tempat meminjam uang saat kepepet, bukan sebagai wadah produktif untuk memajukan usaha bersama. Krisis kepercayaan akibat tata kelola yang buruk inilah yang membuat masyarakat, terutama ibu-ibu, menjadi skeptis dan takut uang simpanannya hilang tanpa jejak.
Kembali ke Hati dan Jiwa Koperasi ala Bung Hatta
Melihat rapor merah tersebut, apakah kita harus membuang sistem koperasi ini sama sekali? Tentu jangan. Sebab, yang rusak selama ini hanyalah “mesin pengelolanya”, bukan “fondasi rumahnya”. Mari kita bersihkan debu sejarah dan melihat kembali gagasan asli yang dititipkan oleh Bapak Koperasi kita, Mohammad Hatta.
Bung Hatta pernah menyampaikan sebuah kalimat yang sangat mendalam:
“Koperasi bukanlah sebuah perkumpulan modal, melainkan persekutuan kaum yang lemah untuk membela keperluan hidupnya.”
Beliau menegaskan bahwa koperasi Indonesia dirancang secara otentik, sangat berbeda dari konsep koperasi Barat yang lahir semata-mata sebagai reaksi bisnis terhadap pasar. Bung Hatta mengaitkan koperasi langsung dengan urat nadi bangsa: Asas Kekeluargaan dan Gotong Royong.
Filosofi luhur ini kemudian dikunci secara sah dalam Konstitusi kita, yaitu Pasal 33 UUD 1945 Ayat 1, yang berbunyi bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Makna “kekeluargaan” di sini bukan berarti bagi-bagi jabatan untuk saudara, melainkan sebuah sistem di mana manusia ditempatkan di atas modal (human-centered). Di koperasi ala Bung Hatta, semua anggota adalah pemilik usaha yang memiliki hak suara yang setara, tidak peduli seberapa besar modal yang ia setorkan. Koperasi didesain untuk menaikkan kelas masyarakat kecil: dari yang semula hanya menjadi buruh atau pembeli, naik kelas menjadi pemilik saham yang ikut menentukan arah kesejahteraannya sendiri.
Landasan Regulasi Modern: Saatnya Koperasi Bertaji Kembali
Untuk menjawab ketakutan masyarakat terhadap koperasi bodong, pemerintah kini telah memperkuat pagar hukumnya. Melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), Kementerian Koperasi dan UKM melakukan pemisahan yang sangat tegas demi melindungi uang warga.
Koperasi yang bersifat close-loop (murni dari, oleh, dan hanya melayani anggotanya sendiri) tetap dibina penuh oleh Kemenkop UKM untuk menjaga kemurnian asas kekeluargaan. Sementara itu, koperasi yang bersifat open-loop (yang menghimpun dana atau melayani masyarakat luar) kini diawasi dengan sangat ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Langkah tegas ini diambil agar tidak ada lagi oknum yang menyalahgunakan nama suci koperasi untuk menipu rakyat. Dengan adanya regulasi ini, arah kebijakan kementerian kini gencar mendorong Modernisasi Koperasi melalui digitalisasi tata kelola. Koperasi tidak boleh lagi sekadar menjadi tempat simpan pinjam konvensional, ia harus masuk ke rantai produksi atau distribusi modern agar mampu memotong jalur pasar yang mahal.
Dampak Nyata: Belajar dari Mereka yang Sudah Sukses
Ketika dikelola dengan benar dan jujur, seberapa besar sebetulnya kekuatan koperasi bagi perekonomian warga? Berbagai studi akademis di bidang ekonomi pembangunan menunjukkan bahwa koperasi memiliki dampak yang sangat nyata dalam mengurangi ketimpangan pendapatan dan memperkuat daya beli masyarakat bawah. Kita tidak perlu muluk-muluk mencari contoh ke luar negeri, sebab di tanah air kita punya bukti nyata bagaimana kekuatan gotong royong ini bekerja.
Lihat saja bagaimana gerakan perempuan Salimah menembus batas ekonomi domestik. Melalui Kosuma (Koperasi Serba Usaha Salimah) yang bergerak di akar rumput dan dipayungi oleh Inkosuma (Induk Koperasi Serba Usaha Salimah) di tingkat nasional, mereka berhasil membuktikan bahwa modal kecil dari ribuan ibu-ibu rumah tangga dan pelaku UMKM jika dikelola secara profesional bisa melahirkan kekuatan ekonomi yang luar biasa.
Salah satu terobosan paling nyata adalah kolaborasi strategis antara Salimah melalui Kossuma dengan Bank Indonesia (BI) dalam melahirkan program Tobako (Toko Bahan Baku Halal). Melalui Tobako, koperasi ibu-ibu ini bertransformasi menjadi jaringan distribusi yang kuat untuk mengamankan kebutuhan pokok masyarakat dengan jaminan kehalalan yang pasti dan harga yang sangat bersaing. Ini adalah bukti sahih bahwa koperasi perempuan bukan lagi sekadar tempat arisan kecil, melainkan mitra strategis lembaga keuangan tertinggi negara dalam mengendalikan inflasi dan memotong rantai pasok pangan yang mahal langsung ke dapur warga.
Di sektor ekonomi yang lebih luas dan modern, kita juga bisa menengok kesuksesan Kospin Jasa yang mampu tumbuh menjadi salah satu koperasi terbesar karena berhasil mendigitalisasi layanannya layaknya bank modern, namun tetap menjaga anggotanya sebagai pemilik. Ada juga Koperasi Warga Semen Gresik (KWSG) yang bahkan mampu masuk dalam jajaran koperasi papan atas dunia karena berhasil mengelola unit bisnis logistik, perdagangan, hingga pabrik kemasan berskala besar secara profesional.
Semua cerita sukses ini bermuara pada dua hal yang konkrit:
Pertama, memotong jalur distribusi. Melalui unit usaha bersama seperti Tobako, koperasi mampu memangkas makelar pangan dan membeli kebutuhan pokok langsung dari produsen utama, sehingga anggota bisa mendapatkan harga yang jauh lebih murah.
Kedua, adanya Sisa Hasil Usaha (SHU) yang adil. Di akhir tahun, keuntungan dari perputaran belanja tersebut dikembalikan lagi ke tangan para ibu dan warga dalam bentuk SHU atau dialokasikan sebagai dana sosial lingkungan.
Dengan demikian agar uang warga tetap aman, koperasi lingkungan masa kini pun bisa meniru langkah modern ini dengan memanfaatkan teknologi sederhana seperti aplikasi keuangan digital transparan yang laporannya bisa dipantau bersama oleh seluruh anggota melalui grup WhatsApp warga. Transparansi inilah yang melahirkan kembali rasa saling percaya.
Mengalirkan Gotong Royong ke Dalam Isi Dompet
Kita tentu tidak bisa menutup mata kalau gambaran koperasi di masyarakat kita sering kali telanjur buruk. Apalagi sekarang sedang ramai perdebatan di berbagai media mengenai penataan koperasi skala nasional atau yang sering disebut isu Koperasi Merah Putih. Banyak warga yang khawatir dan bingung akan dibawa ke mana arah gerakan ekonomi rakyat ini di tengah tarikan regulasi baru. Namun kalau kita mau jujur, yang sebetulnya bermasalah selama ini bukanlah ide dasarnya, melainkan cara mengelolanya yang sering kali kurang jujur atau salah urus.
Di tengah segala perdebatan itu, sebetulnya nilai asli yang dititipkan oleh Bung Hatta tetap menjadi jawaban yang paling masuk akal buat kita. Inti pemikiran beliau itu sangat sederhana: menempatkan kebersamaan dan rasa kekeluargaan sebagai cara kita bertahan hidup. Konsep saling menjaga ini tidak akan pernah basi selama kemiskinan dan kesulitan hidup masih ada di sekitar kita.
Tugas kita sekarang adalah merawat nilai itu agar tidak hilang, sambil memastikan uang warga dikelola dengan rapi dan aman sesuai aturan undang-undang yang benar. Langkah ini tidak akan bisa jalan tanpa adanya motor penggerak utamanya, yaitu semangat luar biasa dari para ibu yang setiap hari memutar otak mengatur uang belanja dapur, berpadu dengan kepedulian bapak-bapak yang guyub menjaga siskamling serta seluruh warga yang kompak memperbaiki jembatan.
Menyambut Hari Koperasi ini, mari kita bawa pulang kembali semangat gotong royong itu ke dalam urusan ekonomi keluarga kita. Ketika para ibu, bapak, dan seluruh warga mau kembali duduk bersama, saling percaya, dan mengelola usaha lingkungan dengan jujur, di situlah kita sedang membangun benteng pertahanan yang nyata untuk melindungi masa depan anak-cucu kita dari masa-masa sulit.
Sebab koperasi adalah tentang cara bangsa ini berbisnis dengan melibatkan hati. Sebuah ruang luhur di mana modal ditekuklututkan di bawah harkat manusia, dan di mana kesejahteraan tidak pernah dinikmati sendirian, melainkan dirayakan bersama.[ind]
