Chanelmuslim – Kemenkumham resmi mencabut status badan hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) disertai dengan pembubaran ormas yang berstatus badan hukum perkumpulan atau vereneging itu. Kewenangan Pemerintah, dalam hal ini Menkumham, mencabut status badan hukum dan sekaligus membubarkan ormas tanpa proses peradilan, menurut pakar hukum sebagai bentuk kediktatoran.
Menurut Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, keputusan pemerintah mencabut badan hukum dan membubarkan HTI sangat kontroversial.
Yusril sebelumnya sudah mengingatkan dengan dikeluarkan Perppu No. 2 Tahun 2017 menjadikan pemerintah diktator.
“Saya sejak awal mengatakan bahwa Perpu ini membuka peluang bagi Pemerintah menjadi diktator. Pemerintah secara sepihak berwenang membubarkan ormas tanpa hak membela diri dan tanpa “due process of law” atau proses penegakan hukum dan adil dan benar sesuai asas negara hukum yang kita anut,” tulis Yusril dalan keterangan pers, Rabu (19/7).
Yusril menerangkan, Pemerintah melalui Menkopolhukam Wiranto telah melakukan kesalahan dalam menerapkan hukum.
“Pemerintah sebagaimana berulangkali ditegaskan oleh Menko Polhukam Wiranto, telah dengan sesat pikir menerapkan asas “contrarius actus” dalam hukum Romawi ke hukum nasional kita. Dengan asas itu, menurut Menko Polhukam, Pemerintah yang berwenang “menerbitkan izin” berdirinya ormas, maka dengan sendirinya berwenang pula mencabut “izin” tersebut. Padahal mendirikan ormas bukanlah sesuatu yang perlu izin Pemerintah,” tegas Yusril.
Menurut Yusril, SK Menkumham tentang pengesahan badan hukum, ormas dan lainnya sudah diatur dalam UUD 45 dan merupakan hak konstitusional.
“Kebebasan berserikat dan berkumpul bukanlah sesuatu yang dilarang seperti mengemudi di jalan raya, melainkan adalah hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 45. Karena itu, SK Menkumham tentang pengesahan badan hukum ormas yang didirikan, bukanlah surat izin sebagaimana dengan sesatnya dipahami oleh Menko Polhukam, “ ungkap Mantan Menkumham itu.
Ia juga mengungkapkan, Prof Todung Mulya Lubis sempat membantah pendapat Yusril di ILC, Selasa (18/7) tentang pemerintah tidak mungkin bersikap diktator.
“Saya hanya mengatakan kepada T Mulya Lubis “anda lihat saja besok, HTI dibubarkan sepihak atau tidak oleh Pemerintah”. Mulya Lubis bilang “masa, gak mungkinlah”. Pagi ini mudah-mudahan Mulya Lubis bangun dari siuman dan mulai menyadari pahit getirnya demokrasi di bawah Pemerintahan Presiden Jokowi ini,” tulis Yusril.
Yusril menyatakan, pembubaran terhadap HTI berdasarkan dugaan karena bertentangan dengan Pancasila.
Oleh karena itu, sebagai kuasa hukum HTI, Yusril akan melakukan langkah-langkah hukum untuk menggugat pemerintah.
“Kami juga sedang menyiapkan langkah untuk menggugat pencabutan status badan hukum dan pembubaran HTI ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Kami sadar posisi kami lemah berhadapan dengan Pemerintah yang menggunakan Perpu No 2 Tahun 2017 dalam membubarkan HTI ini. Namun kami tidak boleh menyerah untuk menegakkan hukum dan keadilan, betapapun perjuangan itu berat, panjang dan berliku. Kezaliman jangan dibiarkan. Kediktatoran jangan diberi tempat di negeri tercinta ini,” tutup Yusril. (Mh/ilham/foto: merdeka)
