ChanelMuslim.com – Pembahasan RUU KUHP di DPR menjadi penting bagi Prof. Euis Sunarti. Hal ini dikarenakan Euis dan kawan-kawan sempat gagal saat melakukan permohonan uji materi Pasal Kesusilaan di Mahkamah Konstitusi (MK) ini.
Euis yang mengajar di Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen, Fakultas Ekologi Manusia ini mengatakan konstitusi kita berketuhanan. Sudah sepantasnya ketika masyarakat menyatakan aspirasinya mengenai hal-hal mendasar.
"Jangan sampai ketika kita menyatakan aspirasi hal-hal mendasari, dibenturkan dengan nilai-nilai Hak Azasi Manusia yang berasal dari nilai nilai luar. Padahal, dasar hukum kita baik, UUD'45, Pancasila, berasal dari nilai nilai kita.
Konstitusi kita berketuhanan, kata Prof. Euis, Indonesia bukan negara agama juga bukan negara sekuler.
"Dalam pasal 29 dinyatakan kebebasan beragama itu dijamin. Nah itu konstitusional, ketika kita mengajukan supaya bagaimana nilai agama itu mewarnai kehidupan karena kita pandang dapat menyelamatkan kehidupan," kata perempuan berkacamata ini saat ditemui ChanelMuslim.com di Mesjid Islamic Center, Sabtu (10/2/2018).
Dalam perkembangan RUU KUHP di DPR, Prof. Euis memaparkan bagaimana beberapa waktu lalu 25 duta besar dari Eropa ikut dalam sidang RUU KUHP. Perempuan yang sehari-hari mengajar di Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen, Fakultas Ekologi Manusia, IPB ini tidak mengetahui apakah para duta besar itu diundang atau datang sendiri saat sidang RUU KUHP.
"Itu kayaknya harus cek dah. Saya tidak ingin salah, masa sih mereka diundang? mestinya mereka datang sendiri," katanya.
Dengan kedatangan 25 duta besar dari eropa itu, kata Prof.Euis, menjadi poin penting bagi kita.
"Kok bisa? Jika kita ingin mengurus hukum kita sendiri dan dianggap penting, mengapa mereka bisa peduli terhadap itu? Bagi kita, mereka telah melakukan intervensi," tambahnya.
Prof Euis menjelaskan, sekarang DPR baru menyetujui pasal yang lama terkait zina terhadap anak, zina tanpa ikatan perkawinan dan suka sesama jenis ke anak.
"Yang kita inginkan bukan hanya hal itu. Di agama kan dilarang mengenai zina sesama jenis dan tanpa ikatan perkawinan. Bagaimana perwujudan dalam hukum, kita serahkan kepada ahli hukum mengimplementasikan," tambahnya.
Jika perilaku dan perbuatannya tidak dilarang, artinya menjadi boleh jika tidak ada laporan, menjadi boleh jika melakukan secara sembunyi-sembunyi, dan menjadi boleh jika tidak ada pihak yang dirugikan.
"Ketika ada hukum yang mengatur, mereka yang melakukan hal tersebut akan berpikir . Begitu juga dengan sesama jenis
"Sekarang baru maju pasal terhadap di luar anak-anak. Baru di tempat terbuka dan dalam promosi. Artinya jika di kost-kostan di apartemen menjadi boleh. Yang kita inginkan bukan itu tapi perilakunya," tegas Euis. (Ilham)
