ChanelMuslim.com – ICRC telah memperingatkan bahwa kelompok-kelompok bantuan tidak akan mampu mencegah krisis kemanusiaan di Afghanistan, sembari mendesak masyarakat internasional untuk terlibat dengan penguasa baru Taliban Afghanistan.
Baca juga: FOZ Menyikapi Memburuknya Krisis Kemanusiaan di Gaza, Palestina
Setidaknya 30 persen dari 39 juta penduduk Afghanistan menghadapi kekurangan gizi parah dan 18 juta orang di negara itu membutuhkan bantuan atau perlindungan kemanusiaan, kata ICRC.
Direktur Jenderal Komite Internasional Palang Merah (ICRC) Robert Mardini mengatakan kepada Reuters pada hari Jumat bahwa dukungan dari masyarakat internasional, yang sejauh ini telah mengambil pendekatan hati-hati dalam terlibat dengan Taliban, sangat penting untuk menyediakan layanan dasar.
“Organisasi kemanusiaan yang bergabung hanya bisa berbuat tidak terlalu banyak. Mereka hanya bisa memberikan solusi sementara,” katanya.
Mardini mengatakan 30 persen dari 39 juta penduduk Afghanistan menghadapi kekurangan gizi parah dan 18 juta orang di negara itu membutuhkan bantuan atau perlindungan kemanusiaan.
“Afghanistan adalah krisis kompleks yang memburuk dari hari ke hari,” tambahnya, mengutip konflik puluhan tahun yang diperparah oleh efek perubahan iklim dan pandemi Covid-19.
ICRC sendiri telah meningkatkan upayanya di negara itu sementara organisasi lain juga meningkatkan upaya juga, kata Mardini.
Namun, Mardini mengatakan “tidak ada organisasi kemanusiaan yang dapat memberikan kompensasi atau menggantikan ekonomi suatu negara.”
Perserikatan Bangsa-Bangsa pada hari Kamis mengumumkan telah menyiapkan dana untuk memberikan uang tunai langsung ke Afghanistan, yang menurut Mardini akan menyelesaikan masalah selama tiga bulan.
Afghanistan sendiri terjerumus ke dalam krisis dengan penghentian tiba-tiba miliaran dolar bantuan asing menyusul runtuhnya pemerintah yang didukung Barat dan kembalinya kekuasaan Taliban pada Agustus.
Taliban mengusir banyak kelompok bantuan asing ketika terakhir berkuasa dari 1996-2001 tetapi kali ini mengatakan menyambut baik donor asing dan akan melindungi hak-hak staf mereka.
Tetapi kelompok itu, yang menghadapi kritik karena gagal melindungi hak-hak, termasuk akses ke pendidikan untuk anak perempuan, juga mengatakan bantuan tidak boleh dikaitkan dengan kondisi.[ah/reuters]
