• Tentang Kami
  • Iklan
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
Selasa, 28 Maret, 2023
No Result
View All Result
FOKUS+
  • Home
  • Jendela Hati
  • Keluarga
    • Suami Istri
    • Parenting
    • Tumbuh Kembang
  • Pranikah
  • Lifestyle
    • Figur
    • Fashion
    • Healthy
    • Kecantikan
    • Masak
    • Resensi
    • Tips
    • Wisata
  • Berita
    • Berita
    • Editorial
    • Fokus +
    • Sekolah
    • Info
  • Khazanah
    • Khazanah
    • Quran Hadis
    • Nasihat
    • Ustazah
    • Kisah
    • Umroh
  • Konsultasi
    • Hukum
    • Syariah
Chanelmuslim.com
No Result
View All Result
Home Berita

DPR Soroti Tambahan Anggaran Operasional Haji

Juni 1, 2022
in Berita
DPR Soroti Tambahan Anggaran Operasional Haji

DPR Soroti Tambahan Anggaran Operasional Haji

67
SHARES
518
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterWhatsappTelegram

ANGGOTA Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf keberatan dengan usulan tambahan anggaran operasional haji reguler dan khusus tahun 1443H/2022M yang diajukan oleh Menteri Agama.

Ia menilai, usulan tersebut mencerminkan kelemahan pemerintah dalam menyusun rencana penyelenggaraan ibadah haji jelang keberangkatan jemaah haji kloter pertama pada 4 Juni mendatang.

Bukhori menyoroti besarnya usulan tambahan anggaran haji reguler dan khusus yang mencapai Rp1,5 triliun dan akan dibebankan pada Nilai Manfaat dan Dana Efisiensi Haji.

Dia meminta pemerintah mengemban penuh tanggung jawab.

“Tambahan anggaran operasional haji tidak boleh dibebankan kepada jemaah, dengan mengambil Nilai Manfaat dari dana umat yang dikelola oleh BPKH, untuk menutupi kekurangan anggaran operasional penyelenggaraan haji yang sudah ditetapkan akibat ketidakcermatan pemerintah menyusun anggaran,” tegasnya saat Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama, Senin (30/5/2022).

Bukhori mengatakan, biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) sudah telanjur disepakati oleh DPR dan Kementerian Agama kemudian ditetapkan oleh Presiden melalui Keppres No.5/2022 tentang BPIH 1443H/2022M.

Namun, katanya, jika BPIH tetiba diubah setelah ditetapkan, akan menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga berpengaruh terhadap akuntabilitas penyelenggaraan haji.

“Dia (red: biaya haji) sudah menjadi dokumen negara yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Artinya, pemerintah semestinya mengemban penuh tanggung jawab apabila terjadi perubahan mengingat pembahasan di DPR sudah selesai. Pun, jika ada usulan penambahan anggaran, maka jangan dibebankan pada jemaah,” lanjutnya.

Baca Juga: Arab Saudi Larang Jamaah Masuk ke Tempat Suci Tanpa Izin Haji

DPR Soroti Tambahan Anggaran Operasional Haji

Anggota DPR yang pernah duduk sebagai Panitia Kerja (Panja) BPIH ini mengungkapkan desas-desus pemberlakuan sistem paket layanan haji di Arab Saudi sebenarnya sudah terdengar oleh Komisi VIII DPR sebelum panja BPIH dibentuk.

Meskipun begitu, otoritas Kerajaan Arab Saudi tidak kunjung memberikan pemberitahuan resmi soal sistem paket layanan haji tersebut kepada Pemerintah Indonesia.

Komisi VIII DPR, menurutnya, juga telah mengingatkan Kementerian Agama terkait hal itu agar menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun usulan komponen BPIH tahun 1443H/2022M.

“DPR tidak melihat ini sebagai hal yang sederhana. Isu pemberlakuan sistem paket sebenarnya sudah lama terdengar dan semestinya tim pemerintah yang bertugas melakukan monitoring persiapan haji selama kurang lebih dua bulan terakhir sudah memitigasi risiko ini melalui proses negosiasi yang kuat.

“Apalagi, dengan mempertimbangkan bahwa cara pandang Kerajaan Arab Saudi yang melihat penyelenggaraan haji saat ini sebagai suatu industri sehingga dapat dipastikan mereka telah mendesain ini secara sistemik, salah satunya melalui sistem paket,” jelasnya.

Atas dasar itu, anggota DPR Dapil Jateng 1 ini mengaku keberatan bila usulan tambahan anggaran operasional haji senilai Rp1,5 triliun dibebankan kepada jemaah.

Dia menekankan, ada sekitar 5 juta jemaah haji yang menitipkan dananya kepada BPKH yang juga berhak memperoleh nilai manfaat.

Dengan begitu, nilai manfaat tersebut bukan hanya milik jemaah yang akan berangkat pada tahun ini yang jumlahnya hanya 100.051 jemaah.

“Perlu dicatat, yang berhak menerima nilai manfaat bukan hanya jemaah yang akan berangkat pada tahun ini saja. Pasalnya, dana yang mesti ditanggung oleh umat yang bersumber dari nilai manfaat untuk penyelenggaraan haji tahun 2022 saja sudah mencapai Rp41 juta per jemaah.

“Jika mesti ditambah lagi, kami khawatir akan mengorbankan keberlanjutan (sustainability) penyelenggaraan haji untuk 30-40 tahun mendatang. Apalagi, return bagi jemaah yang diperoleh dari BPKH juga tidak terlalu besar,” tegasnya.

Lebih lanjut, Anggota Badan Legislasi ini mengusulkan Pemerintah Indonesia menyampaikan secara resmi nota keberatan kepada Kerajaan Arab Saudi atas kenaikan biaya penyelenggaraan haji, khususnya pada paket Masyair, yang dinilai tidak wajar.

Selain itu, dia juga mendorong Pemerintah Indonesia mengambil inisiatif membentuk konsorsium haji antar negara untuk meninjau kebijakan penyelenggaraan haji oleh Kerajaan Arab Saudi.

“Meskipun Kerajaan Arab Saudi memiliki hak dalam konteks penyelenggaraan, hak untuk berhaji sesungguhnya adalah hak milik umat Islam secara universal dan bukan hanya milik Arab Saudi semata,” tegasnya.

Sementara, Bukhori melanjutkan, untuk memperkuat posisi geopolitik kita dalam melakukan diplomasi dengan Arab Saudi, Indonesia perlu mengambil inisiatif membentuk aliansi yang beranggotakan negara-negara yang mengirimkan jemaah hajinya ke Arab Saudi, khususnya negara dengan kuota besar, untuk bersama-sama bicara dengan posisi yang setara dan memberikan pesan kolektif yang kuat kepada pemerintah Kerajaan Arab Saudi soal dampak kebijakan haji mereka terhadap kepentingan umat Islam dunia.[ind]

Tags: bukhori yusufkomisi VIII DPR RItambahan anggaran operasional haji
Open New Enrollment JISC JIBBS JIGSC Open New Enrollment JISC JIBBS JIGSC Open New Enrollment JISC JIBBS JIGSC
Previous Post

Bunga Itu Penting

Next Post

Inspirasi Outfit One Set dengan Warna Pastel

Next Post
Inspirasi Outfit One Set dengan Warna Pastel

Inspirasi Outfit One Set dengan Warna Pastel

Kisah Istri Nabi Luth yang Membocorkan Rahasia Keluarga

Kisah Istri Nabi Luth yang Membocorkan Rahasia Keluarga

Nilai-nilai Pancasila yang Sejalan dengan Ajaran Islam

Nilai-nilai Pancasila yang Sejalan dengan Ajaran Islam

TERPOPULER

  • shakila premium

    Kenalan sama Bahan Shakila Premium yang Lagi Naik Daun Yuk!

    29256 shares
    Share 11702 Tweet 7314
  • Cara Beristighfar untuk Orangtua yang Sudah Meninggal

    1880 shares
    Share 752 Tweet 470
  • Lirik dan Terjemahan Lagu Rahmatun Lil’Alameen – Maher Zain, Viral di TikTok

    1367 shares
    Share 547 Tweet 342
  • Mandi Junub Menggunakan Shower

    1307 shares
    Share 523 Tweet 327
  • 124 Nama Sahabiyat untuk Bayi Perempuan

    1798 shares
    Share 719 Tweet 450
  • Hukum Membakar Pakaian Bekas

    3885 shares
    Share 1554 Tweet 971
  • 4 Macam Mad Lazim, Berikut Ini Pengertian dan Contohnya

    1133 shares
    Share 453 Tweet 283
  • Untuk Pemula, Belajar Islam Mulai dari Mana?

    226 shares
    Share 90 Tweet 57
  • Bagaimana Cara Menghindari Makanan dan Minuman Haram? Ketahui ini agar Kamu Tenang

    316 shares
    Share 126 Tweet 79
  • 33 Pertanyaan yang Harus Ditanyakan Setiap Gadis Saat Taaruf

    8287 shares
    Share 3315 Tweet 2072
Chanelmuslim.com

© 1997 - 2022 ChanelMuslim - Media Pendidikan dan Keluarga

Navigate Site

  • IKLAN
  • TENTANG KAMI
  • PEDOMAN MEDIA SIBER
  • REDAKSI
  • CAREERS

Follow Us

No Result
View All Result
  • Home
  • Jendela Hati
  • Keluarga
    • Suami Istri
    • Parenting
    • Tumbuh Kembang
  • Pranikah
  • Lifestyle
    • Figur
    • Fashion
    • Healthy
    • Kecantikan
    • Masak
    • Resensi
    • Tips
    • Wisata
  • Berita
    • Berita
    • Editorial
    • Fokus +
    • Sekolah
    • Info
  • Khazanah
    • Khazanah
    • Quran Hadis
    • Nasihat
    • Ustazah
    • Kisah
    • Umroh
  • Konsultasi
    • Hukum
    • Syariah

© 1997 - 2022 ChanelMuslim - Media Pendidikan dan Keluarga