INFORMASI yang beredar di masyarakat bahwa sekolah swasta gratis bisa menimbulkan kebingungan. Faktanya, putusan MK lebih menitikberatkan pada kewajiban negara untuk membiayai pendidikan dasar.
Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk membiayai pendidikan dasar, tidak hanya di sekolah negeri tetapi juga di sekolah dan madrasah swasta. Namun demikian, putusan ini bukan berarti pendidikan dasar di sekolah swasta akan digratiskan sepenuhnya.
Putusan MK ini dikeluarkan sebagai respons atas permohonan uji materi terhadap Pasal 53 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Dalam amar putusannya, MK menyatakan bahwa negara wajib menjamin pembiayaan pendidikan dasar di sekolah/madrasah swasta sebagai bagian dari upaya memenuhi hak konstitusional setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan dasar.
“Negara tetap wajib memberikan pembiayaan pendidikan dasar meskipun diselenggarakan oleh pihak swasta, karena pendidikan dasar adalah kewajiban konstitusional yang tidak bisa dibebankan semata-mata kepada masyarakat,” demikian dinyatakan dalam pertimbangan Mahkamah.
Meskipun demikian, MK tidak menyatakan bahwa sekolah swasta dilarang memungut biaya dari orang tua murid.
Sekolah swasta tetap dapat mengelola pembiayaannya secara mandiri, tetapi pemerintah tetap memiliki tanggung jawab untuk memberi dukungan pembiayaan, sehingga tidak terjadi diskriminasi akses pendidikan dasar antara siswa di sekolah negeri dan swasta.
Baca juga: Kemensos Siapkan Program Pemberdayaan untuk Orang Tua Siswa Sekolah Rakyat
Bukan Sekolah Gratis
Putusan MK ini penting untuk diluruskan agar tidak menimbulkan pemahaman keliru di masyarakat. Negara berkewajiban hadir untuk memastikan semua anak Indonesia mendapatkan pendidikan dasar, tetapi bukan berarti seluruh biaya operasional sekolah swasta akan ditanggung oleh negara sepenuhnya.
Skema pembiayaan dapat dilakukan melalui subsidi, bantuan operasional, atau bentuk dukungan lain yang proporsional dan bertanggung jawab.
“Pemenuhan hak warga negara atas pendidikan dasar tidak serta-merta meniadakan peran masyarakat dan penyelenggara pendidikan swasta dalam pembiayaan pendidikan,” tegas Mahkamah.
Tujuan Utama: Akses Pendidikan Merata dan Berkeadilan
Putusan MK ini bertujuan menjamin akses pendidikan dasar yang merata, adil, dan tidak diskriminatif bagi seluruh anak bangsa, tanpa memandang latar belakang ekonomi atau status lembaga pendidikan tempat mereka belajar.
Pemerintah diharapkan merumuskan kebijakan pembiayaan yang inklusif dan tepat sasaran untuk mendukung sekolah/madrasah swasta yang menyelenggarakan pendidikan dasar.
Dengan putusan ini, pemerintah memiliki landasan hukum yang kuat untuk memperluas dukungan terhadap sekolah swasta, sembari tetap mendorong keterlibatan masyarakat dalam membangun ekosistem pendidikan yang berkualitas.[ind]
