ChanelMuslim.com—Calon gubernur DKI Jakarta dalam Pilkada 2017 Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sudah beberapa kali di tolak sebagian warga saat dirinya hendak melakukan kampanye ‘blusukan’.
Penolakan warga tersebut membuat Ahok batal bertemu warga. Bahkan, saat berkunjung ke kawasan Rawabelong, Jakarta Selatan (2/11/2016) dia sempat panik dan menyelamatkan dirinya dengan menggunakan angkutan kota.
Penolakan demi penolakan itu membuat Ahok dan tim suksesnya merasa tak nyaman. Belakangan Ahok mendapatkan pengamanan ketat dari aparat kepolisian. Misalnya, saat akan melakukan kampanyenya di Kedoya Utara, Jakarta Barat, Kamis (10/11/2016). Puluhan polisi mengawal pejawat tersebut dengan dilengkapi 1 unit mobil Barracuda, 2 mobil water canon dan 10 tabung gas air mata untuk menghadapi potensi ricuh saat blusukan Ahok.
Terkait dengan kasus penolakan warga terhadap Ahok itu, Komisioner Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) RI Nelson Simanjutak menyatakan lembaganya tidak bisa menindak warga yang menolak kampanye Ahok. Sebab Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada tidak mengatur masalah penolakan tersebut.
Undang-undang tersebut, menurutnya, hanya mengatur soal pelanggaran atau keributan yang dilakukan oleh tim kampanye pasangan calon (paslon). Sedangkan soal pelanggaran yang dilakukan warga dengan menghalang-halangi paslon berkampanye, itu tidak diatur.
“Ya kita tidak bisa (menindak) karena itu tidak diatur dalam undang-undang pemilu. Apalagi ini memang hal baru, karena selama ini diperkirakan tidak ada orang yang mengganggu orang yang berkampanye,” katanya seperti dikutip Republika.co.id Jumat (11/11/2016).
Nelson melanjutkan, saat ini yang bisa menindak pihak yang menghalang-halangi paslon berkampanye adalah kepolisian, yaitu dengan menggunakan tindak pidana umum. Apalagi, berkampanye termasuk kegiatan kenegaraan yang resmi, sehingga harus mendapat perlindungan dan pengamanan.
“Polisi juga bertanggung jawab untuk membuat tenang. Polisi juga diberikan anggaran untuk melakukan pengamanan. Pengamanan itu bagian dari ketertiban umum di luar penegakan hukum Pemilunya,” ujarnya,
Pihak paslon yang merasa terhalangi saat hendak berkampanye, ungkap Nelson, pun bisa langsung melapor kepada kepolisian. Misalnya, karena sudah mengeluarkan dana yang besar dalam berkampanye tapi kemudian gagal karena ada penolakan warga, Paslon terkait bisa menggugat secara perdata. “Mereka bisa melapor kalau merasa dirugikan secara perdata,” ucapnya. (mr)
