BADAN Akuntabilitas dan Keuangan Negara (BAKN) DPR RI mengkritisi ambisi pemerintah dalam pembangunan infrastruktur yang tidak disertai kemampuan domestik.
Hal itu disampaikan Wakil ketua BAKN, Anis Byarwati, Selasa (13/06/2023) di Bandung, Jawa Barat.
Dalam kunjungan kerja ke PT Kereta Api Indonesia (KAI) itu, Anis menegaskan menegaskan bahwa BAKN perlu menggali titik-titik di mana persoalan yang ditemukan harus diperbaiki.
“Karena tugas BAKN membuat rekomendasi terkait dengan topik PMN terhadap BUMN. Jadi bukan pengambilan keputusan seperti yang dilakukan di komisi. Tetapi kita mencari solusi yang terbaik,” tutur Anis.
Ketiga BUMN yang hadir pada pertemuan ini merupakan BUMN dengan nilai utang paling besar.
DJKN Kemenkeu melaporkan bahwa utang Hutama Karya sebesar 71,53 trilyun. Diperkirakan, hingga tahun 2026, HK mengalami kerugian sebesar Rp6 triliun.
Hutama Karya mengalami kerugian sekitar Rp2 triliun pada 2020 dan Rp2,4 triliun pada 2021 yang disebabkan beroperasinya sebagian ruas Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) sehingga bunga pinjaman sudah mulai dihitung.
Baca juga: Anis Byarwati Apresiasi Kerja Para Awak Media lewat Media Gathering
BAKN Kritisi Ambisi Pemerintah dalam Pembangunan Infrastruktur yang Tidak Disertai Kemampuan Domestik
Di sisi lain, sebagian ruas dari Jalan Tol Trans Sumatra ternyata tidak menghasilkan pendapatan sesuai dengan feasibility study yang direncanakan di awal.
Anis pun berharap agar kementerian BUMN yang bertugas memberikan penilaian terhadap BUMN yang layak mendapatkan PMN, ke depan harus bekerja lebih cermat.
Terakhir, ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini menyesalkan terjadinya masalah pada laporan keuangan Wijaya Karya.
Ia juga mengkritisi ambisi pemerintah dalam pembangunan infrastruktur yang tidak disertai kemampuan domestik dalam pembiayaannya.
“Persoalan BUMN Karya tidak lepas dari ambisi program infrastruktur pemerintah yang membebani BUMN Karya,” tambahnya.
Menurut Anis, proyek yang tidak masuk secara pertimbangan ekonomi tetap dikerjakan sehingga memberatkan neraca BUMN karya.
“Di antara akar masalah menggunungnya utang BUMN adalah kesenjangan antara kemampuan pendanaan domestik dan kebutuhan pembiayaan untuk infrastruktur nasional,” tutup Anis.
Kunjungan kerja ini dilakukan dalam rangka penelaahan BAKN terhadap LHP BPK RI tentang penyertaan modal negara terhadap BUMN.
Rapat di PT KAI ini juga dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, para direktur dari PT KAI, PT Wijaya Karya, dan PT Hutama Karya, sebagai BUMN yang menerima PMN.[ind]
