ChanelMuslim.com—Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) disorot lagi. Kali ini soal dugaan sebagian laporan kunjungan kerja (Kunker) anggota DPR yang fiktif. Hasil audit tahunan dan uji petik (sampling) di DPR, mendapatkan data bahwa sejumlah anggota DPR melakukan kunjungan kerja (kunker) fiktif, yang berpotensi merugikan negara sebesar Rp945 miliar.
Banyak di antara laporan hasil kunker mereka itu tidak dapat dibuktikan kebenarannya. “Itu (audit kunker DPR) masuk dalam bagian audit yang sedang kita kerjakan, yang kita audit dari 1 Januari sampai 31 Desember 2015,” kata Ketua BPK Harry Azhar Azis di Jakarta, seperti dikutip dari Sindonews (13/5/2016)
Menurut Harry, audit kunker DPR itu merupakan bagian dari audit tahunan lembaga DPR, termasuk juga audit keuangan DPR yang hasilnya akan diserahkan ke DPR pada Juni mendatang.
Hasil audit BPK ini baru diketahui awak media dari beredarnya surat Fraksi PDI Perjuangan tertanggal 10 Mei 2016 kepada seluruh anggotanya untuk membuat laporan hasil kunker secara lengkap.
Surat tersebut dibenarkan oleh Wakil Ketua Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno. Dia mengatakan, surat fraksi tersebut didasarkan atas hasil audit dan uji petik BPK dan ditemukan potensi kerugian negara Rp945 miliar yang mana, ada laporan hasil kunker yang tidak memenuhi persyaratan dan sulit dibuktikan kebenarannya. “Kadang-kadang ada foto yang sama digunakan berkali-kali, kemudian staf yang sama, menurut BPK akuntabilitasnya tidak memadai,” ujarnya.
Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini angkat bicara soal dugaan kunjungan kerja fiktif anggota DPR berdasarkan temuan tersebut. Menurut Jazuli, hal itu (insya Allah) tidak terjadi pada anggota Fraksi PKS. “Alhamdulillah kami di FPKS sangat konsen dengan laporan kunker (kunjungan kerja–red.) anggotanya, bukan saja terpenuhi secara administratif sesuai prosedur dan syarat laporan yang disampaikan oleh Setjen DPR, tetapi juga secara riil memang Aleg PKS melakukan kunjungan kerja ke dapilnya,” katanya, seperti dikutip dari laman portal pribadinya, jazulijuwaini.com
Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Winantuningtyastiti Swasanani mengatakan saat ini sekretariat sedang mengumpulkan laporan pertanggungjawaban kunjungan kerja anggota DPR dari masing-masing fraksi.
Menurut Winantuningtyastiti, pemeriksaan BPK terhadap kunjungan kerja DPR tersebut belum selesai. Selain itu, kata dia, masih ada data-data yang harus dikumpulkan lagi untuk disampaikan ke BPK. Ia berharap setelah semua bukti laporan dari masing-masing fraksi diterima, angka potensi kerugian negara yang jadi temuan BPK dapat berkurang.
“Kami ngumpulin laporan-laporan anggota supaya berkurang angka (temuan) yang teman-teman rilis itu,” katanya, seperti dikutip dari tempo.co. Menurutnya, sebelum ada laporan dari BPK, sudah banyak anggota DPR yang menyampaikan laporan kunjungan kerja mereka ke sekretariat. (mr/foto: okezone)
