ChanelMuslim.com – Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia (MUI), Lukmanul Hakim masih mengaji terkait sertifikasi halal untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Menurutnya Undang-Undang No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada Pasal 4 yaitu produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.
Namun, pasal ini agak tidak sinkron dengan pasal 44 terkait menggratiskan sertifikasi halal untuk UMKM. Menurut Lukman ada 120 juta UMKM di Indonesia berdasarkan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.
"Ketika kita berbicara wajib sertifikasi halal pada Oktober 2019, perusahaan kecil dan umkm menjadi tanggung jawab pemerintah. Itu artinya pemerintah harus menyiapkan dana 120 juta UMKM dikali beban biaya," katanya saat membuka pelatihan sertifikasi halal yang diselenggarakan oleh Indonesia Halal Watch, di Jakarta, Selasa (26/03/2019).
Beban biaya sertifikasi halal, kata Lukman, normalnya 1,5 juta rupiah. Apabila diberikan subsidi pemerintah 150 ribu, artinya pemerintah harus membebankan biaya 162 triliun untuk sertifikasi halal UMKM.
"Ini menjadi tantangan bagi kita semua. Bukan tidak mau menerapkan mandatory halal untuk UMKM, tapi secara realitas mandat undang-undang sertifikasi halal ditanggung pemerintah. Ini agak sulit," katanya.
“Ini penting harus dipahami dan perlu kita apresiasi presiden Joko Widodo dalam hal ini mendukung sertifkasi halal. Namun, bagaimana mengimplementasikan ini ada amanat undang-undang terkait usaha mikro kecil. Ini besar dan menjadi beban pemerintah, maka skemanya perlu kita buat tapi itu tidak mudah," kata pria berkacamata ini.
Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch (IHW) Ikhsan Abdullah memberikan solusi terkait beban biaya yang harus ditanggung pemerintah mencapai 162 triliun itu. Menurutnya jika uang berasal dari empat juta perusahan besar di Indonesia yang mendaftar sertifikasi halal digunakan untuk mensubsidi 120 juta UMKM.
"Pertama dengan melakukan subsidi silang dengan perusahaan besar. Kedua, kita harus dorong UMKM untuk mendaftarkan sertifikasi halal. Apakah dengan cara berkelompok seperti sesama pedagang cilok. Jadi tidak perlu satu per satu tetapi perkelompok usaha kecil dan menengah,"katanya.
Menurutnya memang sudah kewajiban pemerintah untuk menggratiskan sertifikasi halal untuk UMKM. Jadi ia mengusulkan peserta yang hadir melakukan segera sertifikasi halal
"Saya sampaikan bahwa sesuai dengan undang-undang JPH dalam konsiderannya, itu kewajiban negara. Jadi, tidak perlu repot-repot. Yang perlu adalah mereka melakukan sertifikasi halal, bahwa kewajibannya itu harus tanggung oleh negara. (Lam)
