KETUA ASKLIN (Asosiasi Klinik Indonesia) Kota Bekasi dr. Abdul Rasyid Salam mengungkap tantangan klinik pasca akreditasi di Indonesia, Ahad (05/05/2024).
Akreditasi Klinik adalah salah satu regulasi baru yang cukup membuat para pemilik klinik kelimpungan.
Pasalnya, tak hanya membutuhkan biaya yang tinggi, tapi klinik juga harus mempersiapkan waktu dan tenaga, SDM yang berkualitas sehingga perlu mengikuti workshop dan pelatihan serta persiapan yang memakan waktu cukup lama yaitu 3-6 bulan.
“Sulit karena ini merupakan hal baru, regulasi baru. Kemungkinan BPJS diputus kalau tidak akreditasi sementara hampir semua klinik di kota Bekasi bekerja sama dengan BPJS,” ujar dr. Rasyid dalam Halalbihalal Asklin Kota Bekasi di Resto Wulan Sari, Bekasi Selatan.
Namun, untuk mengantisipasi pelaksanaan akreditasi, Asklin menyelenggarakan berbagai pelatihan dan pendampingan agar target akreditasi di bulan Mei dapat dilakukan oleh seluruh klinik yang bergabung dalam Asklin.
“Asklin di awal regulasi dikeluarkan, melakukan banyak kegiatan workshop pendampingan, hanya beberapa klinik yang belum, semoga Mei sudah diakreditasi semua,” lanjut dr. Rasyid di hadapan para pemilik klinik yang hadir dalam kegiatan tersebut.
Tak hanya pendampingan dan pelatihan, Asklin melalui Ketua Asklin Pusat dr. Edi Junaedi, Sp.Og, S.H., M.Kes. melakukan lobi-lobi ke pemerintah terkait untuk dapat menekan biaya akreditasi.
“Biaya akreditasi yang cukup tinggi, sekitar Rp7jutaan bisa ditekan sehingga klinik dapat mengoptimasi anggaran untuk melengkapi sarana prasarana, demi mempertahankan standar mutu dan kualitas layanan klinik,” kata dr. Rasyid yang juga mengelola klinik di Kota Bekasi.
Baca juga: Tips agar Anak Tidak Takut ke Klinik Gigi
Gelar Halalbihalal, Asklin Kota Bekasi Diskusi Soal Tantangan Pasca Akreditasi
Pasca akreditasi, tantangan selanjutnya adalah bagaimana mempertahankan standar mutu dan kualitas layanan klinik.
“Setelah akreditasi, biasanya banyak catatan dari surveyor supaya kekurangan di klinik bisa dilengkapi selama waktu tertentu, juga bagaimana menjaga standar kualitas mutu layanan. Ada banyak standar ya dari pemerintah dan itu harus dijaga terus oleh seluruh civitas dari klinik dan itu sulit juga,” tambahnya.
Di sisi lain, isu kenaikan PPN yang berdampak pada harga obat juga menjadi perhatian Asklin.
“Asklin berharap pemerintah bisa mengawasi peredaran obat yang tidak layak, peredaran obat yang tidak pada tempatnya, juga mengawasi harga obat karena ketika kita bekerja sama dengan BPJS, regulasi sudah dibuat pemerintah, obat-obatan pun sebenarnya ini juga menjadi PR yang lumayan besar dari segi operasional,” lanjutnya.
Naiknya harga obat, kata dr. Rasyid, bukan hanya akan meningkatkan biaya operasional, tapi juga berpotensi mengurangi mutu dan kualitas layanan klinik.
“Kami berharap obat-obatan ini juga bisa dikendalikan harganya oleh pemerintah sehingga tidak memberatkan, baik untuk klinik maupun masyarakat. Jadi dampaknya nanti kemungkinan ketika obatnya meningkat biayanya kemudian norma kapitasi atau up yang harus didapatkan oleh klinik juga tidak sebanding, otomatis nanti akan ada kualitas atau mutu yang setidaknya berkurang, khawatirnya seperti itu,” jelasnya.
Selain itu, Asklin juga menganggap beredarnya obat esensial dengan harga tinggi akan merugikan masyarakat.
“Asklin berharap tidak lagi ada obat yang esensial yang penting untuk masyarakat dengan kode generik yang harganya meningkat tidak sesuai,” tandasnya.
Asklin menginginkan agar dapat mendekatkan klinik ke masyarakat sehingga masyarakat senang, klinik senang, BPJS senang.
“Target yang menjadi harapan kita bersama BPJS senang, klinik senang, masyarakat senang. Jangan sampai salah satu saja yang senang, sementara yang lain sedih. Semoga dengan demikian, kita berharap mendapat solusi terbaik mutu dan layanan di kota Bekasi,” pungkas dr. Rasyid.
Sementara itu, Ketua Umum Asklin Pusat dr. Edi Junaedi mengajak klinik yang belum bergabung bersama Asklin agar dapat menentukan langkahnya.
“Banyak sekali keuntungan dengan bergabung dengan Asklin, salah satunya yaitu dari sisi regulasi yang berpihak pada klinik,” ujar dr. Edi.
Dikutip dari laman Asklin, Asosiasi Klinik Indonesia disingkat dengan ASKLIN adalah wadah klinik untuk berhimpun dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.
Pelantikan pengurus Pusat Asklin diadakan pertama kalinya pada 7 Maret 2012.
Saat ini, ada sekitar 300-an klinik di kota Bekasi dan 15ribuan klinik se-Indonesia. Sementara, jumlah klinik yang tergabung dalam Asklin sekitar 5.000 klinik, termasuk 130 klinik di Kota Bekasi yang tergabung dalam Asklin, baik Klinik Pratama maupun Klinik Utama.
Hal yang membedakan dalam dua jenis klinik tersebut yaitu dalam hal pelayanan yang diberikan. Klinik Pratama hanya menyediakan pelayanan dasar yang bersifat umum, sementara Klinik Utama dapat menyediakan pelayanan medis yang bersifat spesialis sehingga jangkauan klinik utama dapat menjadi lebih luas.
Kegiatan Halalbihalal bertema “Siapkan Klinik Hadapi Tantangan pasca Akreditasi” ini juga dihadiri sejumlah pejabat yang terkait, di antaranya Dinkes Kota Bekasi dan KCU BPJS Kota Bekasi.[ind]
