ChanelMuslim.com – Para pejabat PBB ternyata sengaja tidak membahas masalah hak etnis Rohingya dengan pemerintah Myanmar dan bahkan menghindar mengangkat topik tersebut.
Sejak ribuan etnis muslim Rohingya mengungsi dari Negara Bagian Rakhine di Myanmar ke Bangladesh, 25 Agustus lalu, PBB tampak memimpin upaya tanggap darurat. Organisasi itu menyalurkan beragam bantuan dan menyampaikan pernyataan keras mengecam pemerintah Myanmar.
Namun, sejumlah orang dalam PBB dan komunitas lembaga bantuan baik di Myanmar maupun di mancanegara mengungkapkan kepada BBC bahwa empat tahun sebelum krisis saat ini berlangsung, Kepala Delegasi PBB di Myanmar (UNCT) bernama Renata Lok-Dessallien telah berupaya:
- menghentikan pegiat HAM bepergian ke wilayah Rohingya
- berusaha menghentikan advokasi publik mengenai krisis Rohingya
- membungkam staf yang mencoba memperingatkan bahwa pembersihan etnik Rohingya dapat segera terjadi
Kantor PBB di Myanmar "sangat tidak setuju" dengan temuan-temuan BBC.
Caroline Vandenabeele, seorang pekerja lembaga bantuan di Myanmar, mengaku menyaksikan pertanda bahwa pembersihan etnis Rohingya akan berlangsung, beberapa tahun sebelum krisis saat ini terjadi.
Dia berpengalaman bekerja di Rwanda sebelum genosida pada akhir 1993 dan awal 1994. Menurutnya, saat pertama kali tiba di Myanmar, ada sejumlah kesamaan yang mengkhawatirkan.
"Saat itu saya sedang bersama sekelompok ekspatriat dan pebisnis Myanmar berbincang mengenai Rakhine dan Rohingya. Tiba-tiba seorang Myanmar berkata 'kita seharusnya membunuh mereka seperti anjing'. Bagi saya, sikap tidak menganggap orang Rohingya sebagai manusia adalah sebuah pertanda bahwa di masyarakat ini sikap seperti itu dinilai lumrah."
Pada periode 2013 dan 2015, dia diterima bekerja di kantor delegasi PBB di Myanmar. Jabatannya saat itu adalah koordinator, posisi tertinggi bagi seorang pejabat PBB di sebuah negara—yang kini dijabat Renata Lok-Dessallien.
Posisi tersebut memungkinkan Vandenabeele bertindak ketika ketegangan meningkat di Negara Bagian Rakhine. Pada 2012, bentrokan antara etnik Muslim Rohingya dan etnik Buddha Rakhine menyebabkan lebih dari 100 orang meninggal dunia dan lebih dari 100.000 warga muslim Rohingya mengungsi ke kamp-kamp di sekitar ibu kota negara bagian, Sittwe.
Mulai dari saat itu kericuhan terjadi secara berkala dan puncaknya, pada 2016, kelompok milisi Rohingya bangkit melawan.
Akan tetapi, upaya menyalurkan bantuan ke kelompok etnis Rohingya menjadi rumit lantaran warga etnik Buddha Rakhine berupaya menggagalkan pasokan bantuan untuk Rohingya, bahkan beberapa kali menyerang kendaraan pengangkut bantuan.
Kondisinya rumit bagi PBB dan sejumlah lembaga bantuan, yang menghendaki kerja sama pemerintah Myanmar dan komunitas Buddha agar bantuan kepada Rohingya dapat disalurkan. Pada saat bersamaan, PBB dan para lembaga bantuan tahu bahwa berbicara mengenai HAM dan kondisi etnik Rohingya yang tanpa kewarganegaraa akan membuat kesal banyak warga Buddha.
Untuk menyiasatinya, PBB dan komunitas internasional menekankan perhatian pada strategi pembangunan jangka panjang di Rakhine dengan harapan hal itu akan meningkatkan kesejahteraan sehingga ketegangan antara etnik Muslim dan Buddha dapat menurun.
Bagi para staf PBB, berbicara di depan umum mengenai Rohingya menjadi seperti hal tabu. Banyak rilis pers PBB mengenai Rakhine dibuat tanpa menyebutkan 'Rohingya'. Pemerintah Myanmar sama sekali tidak menggunakan kata 'Rohingya' dan menolak mengakui mereka sebagai kelompok etnik. Mereka memilih menyebut mereka 'orang Bengali'.[ah/bbc]
