KETUA Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah, Prof. Dr. KH. Haedar Nashir, M.Si. menghadiri acara Silaturrahim Idul Fitri 1445 Hijriah yang digelar Pimpinan Pusat Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia di Aula Masjid Al Furqan Dewan Dakwah, Jalan Kramat Raya 45, Jakarta Pusat, Sabtu (27/4).
Dalam tausiyahnya, Haedar Nashir mengajak Dewan Dakwah dan umat Islam merancang agenda strategis bersama untuk masa depan.
“Salah satu, misalnya, bisakah kita punya satu kalendar Islam global Hijriyah,” ujarnya.
Haedar mengajak Dewan Dakwah dan seluruh elemen umat lainnya memulai dialog untuk mendiskusikan ini.
Agenda strategis lainnya, lanjut Haedar Nashir, adalah ikhtiar kesatuan politik.
“Bukan soal wadahnya, tetapi membuka dialog tentang perlunya negosiasi, adaptasi, akomodasi, dan moderasi dalam politik,” kata Haedar, yang merupakan guru besar dan dosen program studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Lebih jauh sosok yang memimpin Muhammadiyah periode 2022 – 2027 tersebut menyerukan perlunya agenda bidang ekonomi, mengingat umat memerlukan kekuatan baru.
Umat perlu diberi orientasi, menghargai orang yang berhasil atau sukses, karena Haedar menilai masih ada di kalangan umat yang mempersepsikan para _aghniya_ (orang kaya) melulu secara negatif. Padahal, ujarnya, banyak sosok individu muslim yang memiliki kekayaan lewat cara halalan thayiban.
Baca juga: Dewan Dakwah Sebar 220 Guru Ngaji Ramadan 1445 H di 25 Provinsi
Terlebih lagi, tantangan umat yang ada saat ini jauh lebih besar dari kekuatan yang kita miliki.
“Jika ekonomi lemah, kita tidak bisa membangun peradaban,” tukas Haedar.
Membangun ukhuwah, sebagaimana tema silaturrahim, menjadi dasar untuk membangun kekuatan.
Di awal acara yang diikuti lebih dari 350 peserta tersebut, Haedar Nashir menegaskan keinginannya menyambung silaturrahim antara Muhammadiyah dan Dewan Dakwah. Ia mengungkapkan adanya irisan serta keterkaitan langsung antara Muhammadiyah dan Dewan Dakwah dalam rumpun umat Islam yang melahirkan Masyumi.
Bahkan, lanjut Haedar, salah satu tokoh Muhammadiyah yang pernah menjadi Ketua Pengurus Pusat, KH Mas Mansyur, ikut mendirikan Masyumi.
“Masyumi menjadi tempat berhimpun. Menjadi tempat titik temu. Muhammadiyah menjadi anggota istimewa Masyumi,” tegasnya.
Ia mengenang, dinamika politik nasional yang amat keras pada 1962 mengakibatkan Masyumi harus berakhir. Karena itu Haedar melihat pengalaman tersebut sebagai pelajaran jika ingin kembali merajut kekuatan umat.
Muhammadiyah, jelasnya. memilih berkonsentrasi dalam ikhtiar dakwah dan menarik garis dengan gerakan politik praktis, meskipun tetap menjalankan politik kebangsaan. Ia berharap umat Islam sebagai mayoritas menjadi _qudwah hasanah_ dalam berbagai situasi politik kebangsaan di Indonesia.
“Antara mudah dan tidak, tapi itulah dinamika perjuangan kita,” kata Haedar.
Ia memandang apa yang Muhammadiyah lakukan memiliki kesamaan dengan garis dakwah yang dilakukan Dewan Dakwah. Baginya, itu belum cukup karena yang paling mendesak saat ini adalah meningkatkan silaturrahim.
“Silaturrahim bukan hanya mempertautkan hubungan yang sudah tersambung, melainkan juga menyambung hubungan yang terputus,” tegasnya.
Ketua Dewan Pembina Dewan Dakwah, Prof. Dr. KH. Didin Hafidhuddin, M.Sc. menyambut baik seruan orang nomor satu di PP Muhammadiyah tersebut.
“Saya meminta jajaran Dewan Dakwah untuk merancang dialog konstruktif dengan berbagai elemen umat sebagaimana usulan Pak Haedar,” ujar Didin Hafidhuddin.
Ia menegaskan, dakwah memerlukan tenaga yang besar. Karena itu, Didin menyarankan pula agar Dewan Dakwah memprakarsai pertemuan khusus dengan keluarga para pendiri Dewan Dakwah yang telah tersebar di berbagai lini dan posisi. Kekuatan itu, ujarnya, perlu dihimpun di bawah naungan Dewan Dakwah untuk niat dan tujuan yang baik.
Sementara itu Ketua Umum Dewan Dakwah, Dr. Adian Husaini, berharap silaturrahim ini dapat berkembang menjadi silatul ukhuwah, kemudian silatul fikri, dan silatul harokah untuk menggerakkan dakwah di Indonesia.
Acara silaturrahim dihadiri sejumlah tokoh dan undangan antara lain Ketua Dewan Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Prof. Jimly Asshiddiqie, Ketua Umum DPP Syarikat Islam, Prof. Hamdan Zoelva, mantan Ketua Dewan Pembina Dewan Dakwah, Prof. A.M. Saefuddin, Prof. Daud Rasyid, Ustadz Erick Yusuf, perwakilan Rabithah Alam Al Islami, perwakilan keluarga tokoh-tokoh pendiri Dewan Dakwah, serta utusan Dewan Dakwah Jawa Barat dan Solo Raya, Jawa Tengah. [Wnd]
