ChanelMuslim.com media onlie keluarga, media islam

Sabtu, 26 September 2020 | 9 Safar 1442 H
Login
Register

 


 
 
 
 
EKONOMI

Legislator PKS Ingatkan Pemerintah, PHK Harus Ikuti Aturan UU Ketenagakerjaan

06 August 2020 09:15:01
Legislator PKS Ingatkan Pemerintah, PHK Harus Ikuti Aturan UU Ketenagakerjaan
Legislator PKS Ingatkan Pemerintah, PHK Harus Ikuti Aturan UU Ketenagakerjaan

ChanelMuslim.com - Gelombang PHK massal khususnya di BUMN menimbulkan berbagai reaksi di masyarakat. Anis Byarwati, anggota DPR RI Fraksi PKS memberikan pandangan kritisnya. Ia mengatakan, “Pemerintah harus menindak kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan secara sepihak oleh perusahaan.”

Pemerintah telah mempublikasikan data tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan merumahkan karyawan sejumlah 3.225 orang di 9 BUMN sejak Febuari hingga Juli 2020. Gelombang PHK yang dilakukan terhadap karyawan BUMN terus dilakukan. Di awal Agustus 2020 ini, Perusahaan Umum (Perum) Pengangkut Penumpang Djakarta (PPD) melakukan PHK massal terhadap karyawannya.

Anis menegaskan bahwa pemerintah harus turun tangan memberikan tindakan, terutama kepada perusahaan yang melakukan PHK massal secara sepihak yang dialami oleh buruh tanpa memberikan uang pesangon yang sesuai dengan UU Ketenagakerjaan.

“PHK itu memiliki alur yang jelas dan harus diikuti. Prosedur PHK sudah tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,” katanya di Jakarta, Selasa, 4/8/2020.

Legislator senior PKS ini menambahkan bahwa dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini, pemerintah harus benar-benar serius bekerja dan membuat masyarakat tenang.

“Sehingga masyarakat percaya terhadap peran Pemerintah dalam menangani COVID-19, termasuk menindak tegas perusahaan yang melakukan PHK tanpa berlandaskan UU Ketenagakerjaan,” tandasnya.

Selain itu, Anis mengingatkan Pemerintah untuk melakukan pendataan khusus kepada kelompok masyarakat rentan yang ekonominya terdampak akibat perusahaannya melakukan PHK, dirumahkan tanpa pesangon, maupun hilang pendapatannya karena tidak bisa bekerja. Terutama jika kelompok masyarakat tersebut belum terdata dalam Program Keluarga Harapan (PKH) maupun bantuan sosial lainnya.

“Anggaran penanganan COVID-19 yang dimiliki Pemerintah, seharusnya bisa meng-cover kebutuhan pokok keluarga-keluarga rentan ini,” pungkasnya.[ind/rilis]

 
Info Video CMM :
 
Bagaimana menurut anda mengenai isi artikel ini?
 
FOKUS
 
 
 
TOPIK :
legislator pks ingatkan pemerintah
phk harus ikuti aturan uu ketenagakerjaan
 
BERITA LAINNYA
 
 
EKONOMI
14 April 2020 14:48:36

IDEAS Usulkan Simulasi Anggaran Hadapi Pandemi

Senandung Akbar
 

 
 
TERBARU
 
cmm market
 
 
TERPOPULER
 
 
Pelatihan Menulis Oase Chanel Muslim
 
 


media online keluarga
media online keluarga

ChanelMuslim.com

Media Inspirasi Keluarga Muslim Indonesia dengan berbagai rubrik terbaik untuk keluarga muslim Indonesia kini tersedia di

media online keluarga

Nikmati kemudahan mendapatkan berbagai berita dan artikel islami disini.

media online keluarga
JANGKAU LEBIH LUAS KONSUMEN ANDA,
beriklan di ChanelMuslim.com
Hotline : 0811.1362.284