ChanelMuslim.com – Dalam kapasitasnya sebagai Penguasa Dubai, Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum yang juga Wakil Presiden dan Perdana Menteri UEA, pada Rabu lalu, mengeluarkan Keputusan No. (24) Tahun 2021 yang mengatur penggunaan pencetakan 3D di sektor konstruksi di Dubai.
Baca juga: Printer 3D Dimanfaatkan Rumah Sakit di Tanzania untuk Bikin Kaki Palsu
Kotamadya Dubai ditugaskan untuk mengawasi pelaksanaan dekrit baru tersebut.
Keputusan Nomor (24) Tahun 2021 ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diumumkan dalam Berita Negara.
Undang-undang baru mendukung target strategis emirat untuk memastikan bahwa 25 persen bangunannya dibangun menggunakan teknologi pencetakan 3D pada tahun 2030.
Keputusan tersebut juga bertujuan untuk mempromosikan Dubai sebagai pusat regional dan global untuk penggunaan teknologi pencetakan seperti ini.
Bagian dari rencana yang lebih luas untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan mempromosikan adopsi teknologi canggih di emirat, undang-undang baru ini berupaya meningkatkan efisiensi dalam proyek konstruksi, meningkatkan daya saing industri lokal, mengurangi limbah, dan menarik perusahaan terkemuka di sektor ini ke Dubai.
Setiap entitas yang ingin melakukan aktivitas pencetakan 3D di sektor ini harus terlebih dahulu mendaftar ke Kotamadya Dubai dan mendapatkan lisensi sebelum meminta persetujuan lebih lanjut dari otoritas lain.
Pengembang real estat juga harus memastikan bahwa proyek terkait pencetakan 3D hanya dilaksanakan oleh kontraktor yang memiliki izin untuk kegiatan tersebut oleh Kotamadya Dubai.
Di bawah kerangka keputusan tersebut, Kotamadya Dubai akan mempromosikan penggunaan pencetakan 3D bekerja sama dengan entitas pemerintah dan non-pemerintah untuk mendorong penggunaan pencetakan 3D di sektor konstruksi, Kotamadya akan membuat daftar konsolidasi insentif dan fasilitas yang disediakan oleh baik instansi pemerintah maupun non pemerintah.
Direktur Jenderal Kota Dubai akan mengeluarkan semua keputusan yang diperlukan untuk mengimplementasikan Keputusan ini. Keputusan baru ini membatalkan undang-undang lain yang mungkin bertentangan dengan ketentuannya.[ah/alarabiya]
