WAKIL Ketua BAKN (Badan Akuntabilitas Keuangan Negara) DPR RI Anis Byarwati mengkhawatirkan kesehatan APBN yang harus terjaga ketika penurunan harga komoditas menghantam pasar.
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bidang Ekonomi dan Keuangan itu menyebut penurunan harga komoditas akan menjadi ujian tersendiri bagi pemerintah.
Khususnya, dalam melakukan optimalisasi hasil reformasi sistem perpajakan di bawah pelaksanaan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).
“Reformasi sektor perpajakan yang sudah mulai dilaksanakan semenjak diberlakukannya UU HPP diharapkan akan mampu secara struktural membantu perbaikan sistem perpajakan, meningkatkan potensi pajak.
Selain itu, dapat memperbesar jumlah wajib pajak dan melakukan penegakan hukum bagi yang melanggar kewajibannya perpajakan, sehingga diharapkan memberikan dampak terhadap peningkatan rasio perpajakan (tax ratio),” katanya di Komplek Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (13/7/23).
Anggota Komisi XI DPR RI ini mengingatkan gejolak ekonomi global dan perlambatan ekonomi beberapa negara maju juga akan memberikan dampak bagi Belanja Pemerintah Pusat.
Wakil Ketua BAKN DPR RI Khawatirkan Kesehatan APBN
Menurut Anis, realisasi belanja Pemerintah masih terlihat gamang dan belum optimal sehingga mempengaruhi penyerapan anggaran yang baru mencapai 39,7%.
“Kami berharap Pemerintah tetap konsisten menjalankan prinsip efisiensi dan efektivitas anggaran yang menghasilkan anggaran berkualitas (spending better),” katanya.
Selain itu, ia menambahkan, masih rendahnya penyerapan belanja sejumlah K/L di bawah angka 30% yang perlu mendapat perhatian.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah belanja pemerintah fokus untuk mendukung peningkatan kualitas SDM yang terampil, produktif, dan berdaya saing,” lanjutnya.
Anis mengatakan, pemerintah juga perlu memastikan belanja untuk percepatan pembangunan infrastruktur pendukung dan pelayanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan.
Ia pun menyebut UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) yang mulai diimplementasikan pada APBN tahun 2023.
“Kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah,” ungkapnya.
Ia berharap, benang kusut persoalan TKD yang selalu menjadi persoalan pusat dan daerah diharapkan sudah bisa terurai dengan baik.
“Kami ingin realisasi TKD tahun 2023 lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya sehingga akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemandirian daerah dalam mengelola potensi ekonomi yang dimilikinya,” katanya.
Legislator PKS asal Jakarta ini menyerukan agar pengelolaan pembiayaan anggaran tahun 2023 hendaknya dilaksanakan dengan tetap menjaga kesehatan APBN dan kesinambungan fiskal.
Menurut, Anis pemerintah perlu terus berhati-hati, mengingat pembiayaan utang merupakan komponen terbesar sumber pembiayaan dalam menutup defisit anggaran.
“Kinerja pembiayaan utang akan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi portofolio, pasar SBN, serta fluktuasi nilai tukar rupiah,” tandasnya.
Oleh sebab itu, Anis berharap Pemerintah senantiasa mengelola utang secara hati-hati dengan risiko yang terkendali melalui komposisi optimal, baik mata uang, suku bunga, maupun jatuh tempo.
Selain itu, ia mengingatkan, berbagai faktor risiko global tetap perlu diwaspadai dan tetap harus prudent dalam melaksanakan APBN 2023 agar capaian atas target defisit anggaran tetap terjaga.[ind]
