ChanelMuslim.com – Ahok telah mengeluarkan senjata terakhir lewat pengajuan PK. Sidang PK Ahok telah di gelar Senin, 26 Januari 2018, Pengadilan Negeri Jakarta Utara, jalan Gajah Mada. Dalam kesempatan itu terpidana kasus penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak hadir. Ahok hanya diwakilkan tim pengacara. Alasannya mengajukan PK terkait putusan terhadap Buni Yani.
Saat sidang, Hakim Mulyadi mengatakan pengadilan bukanlah penentu putusan peninjauan kembali Ahok.
"Majelis hakim tidak punya kewenangan mengabulkan atau tidak mengabulkan permohonan. Hanya Mahkamah Agung yang berhak. Kami hanya memeriksa formalitas memenuhi syarat atau tidak," kata Mulyadi.
Sementara Fifi Lety Indra, adik sekaligus kuasa hukum Ahok, dalam sidang tersebut mengajukan tujuh alasan pengajuan memori peninjauan kembali.
Selain soal kekhilafan dan pertimbangan hakim, pengacara mempersoalkan mengenai Buni Yani
"Soal kasus Buni Yani, kami memang masukkan itu. Jadi dalam pasal 264 KUHAP memang ada beberapa pasal yang dalam ajukan, yang kami angkat adalah kekhilafan hakim dalam putusan hakim (pasal 263 KUHAP)," tuturnya.
Fifi menyatakan kasus Ahok dan Buni Yani memang berbeda, akan tetapi tulisan di video editan Buni Yani menyebabkan Ahok dipidana.
Sedangkan Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Ardito Muwardi menjelaskan, syarat pengajuan PK berdasarkan Pasal 263 Ayat 2 huruf b yaitu apabila ada dua putusan saling meniadakan atau saling mempengaruhi, hal itu dapat menjadi syarat dasar putusan.
“Misalnya, di salah satu putusan Buni Yani menganggu pembuktian di Ahok atau sebaliknya. Nah, itu bisa jadi alasan PK. Ini tidak ada,” kata Ardito kepada media.
Menurutnya, dasar hukum PK Ahok tidak ada sangkut pautnya. Buni Yani dipersalahkan karena UU ITE. Sedangkan Ahok dipersalahkan karena penodaan agama.
Buni Yani terbukti melakukan tindak pidana mengunggah data elektronik yang bukan miliknya. Ini tidak ada sangkut pautnya dengan penodaan agama,” pungkasnya. (Ilham)
