ChanelMuslim.com – Prancis akan menutup masjid lagi dan asosiasi Muslim pada akhir tahun ini yang diduga mempromosikan “Islamisme radikal,” setidaknya akan ada 7 masjif lagi yang akan ditutup, menteri dalam negeri negara itu mengumumkan Selasa kemarin.
Baca juga: Yunani Menutup 12 Lagi Sekolah Minoritas Muslim Turki
Gerald Darmanin menyambut baik keputusan untuk menutup sebuah masjid di kota Allonnes selama enam bulan dengan alasan masjid itu dianggap membela “Islam radikal.”
Darmanin mengatakan bahwa rekening bank pengelola masjid juga disita, menambahkan bahwa 13 asosiasi telah ditutup di negara itu sejak Presiden Emmanuel Macron menjabat.
Mencatat 92 dari 2.500 masjid di Prancis ditutup akibat pemeriksaan, Darmanin mengatakan sejak September 2020, izin tinggal 36.000 orang asing telah dibatalkan dengan alasan orang-orang tersebut mengancam ketertiban umum.
UU Anti Separatisme
Pada bulan Agustus, otoritas konstitusional tertinggi Prancis menyetujui rancangan undang-undang anti separatisme yang kontroversial yang telah dikritik karena menargetkan Muslim.
RUU itu disahkan oleh Majelis Nasional pada bulan Juli, meskipun ada tentangan kuat dari anggota parlemen sayap kanan dan kiri.
Pemerintah mengklaim bahwa undang-undang tersebut dimaksudkan untuk memperkuat sistem sekuler Prancis, tetapi para kritikus meyakini bahwa undang-undang itu membatasi kebebasan beragama dan meminggirkan umat Islam.
RUU tersebut telah dikritik karena menargetkan komunitas Muslim Prancis – yang terbesar di Eropa, dengan 3,35 juta anggota – dan memberlakukan pembatasan pada banyak aspek kehidupan mereka.
Undang-undang mengizinkan pejabat untuk campur tangan di masjid dan asosiasi yang bertanggung jawab atas administrasi mereka serta mengontrol keuangan asosiasi yang berafiliasi dengan Muslim dan organisasi non-pemerintah (LSM). RUU itui juga membatasi pilihan pendidikan Muslim dengan membuat homeschooling tunduk pada izin resmi.
Berdasarkan undang-undang, pasien dilarang memilih dokter mereka berdasarkan jenis kelamin karena alasan agama atau alasan lain dan “pendidikan sekularisme” telah diwajibkan bagi semua pegawai negeri.
Prancis sendiri telah dikritik oleh organisasi internasional dan LSM, terutama PBB, karena menargetkan dan meminggirkan Muslim dengan undang-undang.[ah/anadolu]
