ChanelMuslim.com – Pendirian dan penolakan akan adanya rumah ibadah di Indonesia hatus berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Masyarakat harus memahami bahwa Indonesia merupakan negara hukum.
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan bahwa, pendirian rumah ibadah harus didirikan berdasarkan peraturan dan aturan yang ada, sebaliknya masyarakat yang punya kehendak atau keinginan penolakkan terhadap rumah ibadah, juga harus dilakukan secara peraturan perundang-undangan yang ada.
“Intinya, kita adalah negara hukum, semuanya harus bisa dipertanggungjawabkan oleh hukum,karena kalau tidak, bahkan main hakim sendiri, maka tatanan kehidupan sosial kita akan terganggu,” ucap Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin saat melakukan silaturahim dan dialog dengan para tokoh dari majelis-majelis agama di Kantor Bupati Aceh Singkil, Senin (26/10).
Ikut mendampingi Menag, Gubernur Aceh Zaini Abdullah dan Bupati Aceh Singkil Syafriadi, Wakapolda Aceh Rio S Djambak, Sekretaris Badan Litbang dan Diklat Rohmat Mulyana Sapdi dan Kakanwil Aceh Daud Pakeh.
Menurut Menag, pertemuan dan dialog tokoh-tokoh masyarakat untuk bagaimana kita bisa menyepakati langkah-langkah ke depan, dan yang penting adalah bagaimana kita mengatur kedepan berdasarkan peristiwa yang lalu.
“Jadi peristiwa yang lalu kita ambil pelajaran yang sangat penting bahwa bagaimanapun kita sebagai sebuah bangsa adalah bangsa yang beragam, yang majemuk tetapi ditengah-tengah keragaman, kita pada hakekatnya satu juga sebagai bangsa Indonesia bahkan satu persaudaraan,jadi konflik itu harus kita hindari,” Ucap Menag.
Menag menegaskan, terkait (pendirian) rumah ibadah, kita mengacu kepada kesepakatan-kesepakatan yang telah disepakati, yakni Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat merupakan dasar dan acuan pengurusan izin pendirian rumah ibadah.
“Jadi ada rumah-rumah ibadah atau undung-undung yang ada saat ini memang perlu dilengkapi perizinannya,” ujar Menag. (jwt/kemenag)
